Pemkab Deliserdang Berlakukan Setengah Lockdown di Lubukpakam

Sebarkan:


DELISERDANG |
Pemerintah Kabupaten Deliserdang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat setengah lockdown di Kecamatan  Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang  dengan kesepakatan bersama melibatkan Muspika Kecamatan dan seluruh lurah serta Kepala Desa. Kesepakatan itu tertuang dalam pernyataan yang ditandai bersama.

Dalam kesepakatan itu tertera aturan pembatasan kegiatan usaha masyarakat untuk tutup pada pukul 18.00 wib, tidak boleh mengadakan pesta maupun hajatan lainnya yang sifatnya menimbulkan kerumunan orang ,tidak boleh menggelar perayaan HUT RI dengan menciptakan kerumunan orang.

Dalam siaran persnya Camat Lubuk Pakam Danang Yudha, Senin (09/08/2021) menyebutkan, kesepakatan sudah di sepakati mulai tanggal 02 Agustus 2021, dan untuk larangan  menggelar pesta pernikahan atau hajatan lainnya yang menimbulkan kerumunan orang itu ditiadakan mulai tanggal 10 Agustus 2021 besok.

"Untuk pesta rakyat perayaan HUT RI sementara ditiadakan karena situasinya tidak mendukung dimasa pandemi Covid-19 saat ini, begitu juga untuk pesta pesta juga sementara ditiadakan melihat situasi," pungkasnya.

Sementara itu menanggapi hal kebijakan Pemerintah Kabupaten Deliserdang ini, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Strategi Kabupaten Deliserdang Indra Prasetyo berkomentar kalau dalam masa pandemi covid-19 yang tak tau kapan berakhir ini, LSM Strategi sangat mengapresiasi upaya penekanan penyebaran Virus Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang selama ini. Namun melihat situasinya Masyarakat semakin tertekan dengan tidak adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini.

"Ini namanya digantung, dibilang lockdown setengah ,apakah tidak ada kemampuan Pemerintah Kabupaten Deliserdang atau Pemerintah Pusat itu bertindak tegas dan bijaksana dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Kami rasa kalau dilakukan total dan warga terdampak di berikan konvensasi makan yang cukup selama lockdown 14 atau 15 hari, pasti makin mudah dipetakan dan diatasi korban yang terpapar,kalau sistem begini dijalankan tidak akan efektif ,bagaimana membatasi warga yang butuh makan," pungkasnya. Sementara untuk bantuan sosial dari pemerintah yang ada saat ini saja masih banyak yang tidak dapat," ucap Indra.(Wan)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini