MEDAN | Ketua majelis hakim menangani perkara korupsi terdakwa Taufik Sitepu dalam persidangan secara video teleconference (vicon), Senin (12/8/2021) di ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan memerintahkan JPU dari Kejati Sumut agar mengupayakan terdakwanya bisa dihadirkan langsung di persidangan.
Perintah Itu disampaikan Syafril Batubara menyikapi permohonan tim penasihat hukum (PH) terdakwa seusai JPU Ingen Malem Purba membacakan tanggapan atas eksepsi PH.
"Sudah Pak. Sudah kita sampaikan ke JPU-nya. Di mana terdakwanya ditahan, Bu? Cobalah diupayakan. Dikoordinasikan ke Polda Sumut. Kalau pun nantinya nggak bisa, sidang lewat (aplikasi) zoom aja kita," kata Syafril Batubara.
Hakim ketua juga memberikan pandangan kepada tim PH bahwa persidangan online bukan hanya kepada kliennya. Demikian juga pada perkara korupsi lainnya. Suara di persidangan kurang jelas kedengaran oleh terdakwa lewat sambungan video call (VC), aku Syafril, memang salah satu kendala persidangan secara online.
Sidang pun dilanjutkan, Senin (23/8/2021) mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim.
Tolak Eksepsi
Sebelumnya JPU Ingen Malem Purba dalam jawaban atas eksepsi tim PH terdakwa menguraikan, dakwaan korupsi yang menjerat Taufik Hidayat dinilai sudah memenuhi unsur formil dan materil.
"Untuk itu penuntut umum bermohon agar majelis hakim dalam putusan sela nantinya menyatakan , menolak seluruh eksepsi PH dan memerintahkan agar JPU melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara," kata Ingen Malem.
Aset PT KAI
Sementara dalam dakwaan diuraikan, terdakwa warga Jalan Perwira I, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan itu dijerat dengan tindak pidana korupsi yakni memperkaya diri sendiri.
Menurut JPU dari Kejari Medan, akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan mencapai Rp11,2 miliar lebih.
Taufik Sitepu 'nekat' menyewakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia ( KAI Persero) Divre I Sumut kepada orang lain. Seolah telah memiliki alas hak atas lahan seluas 597 M2 dengan memakai Surat Keterangan (SK) yang kemudian dibantah Camat Medan Barat alias 'Kw'.
Semula ayah terdakwa, M Arifin Sitepu sebagai penyewa objek lahan seluas 597 M2 milik PT KAI (Persero) Divre I Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan / Jalan Putri Merak Jingga (dahulu namanya-red) Jalan Gudang Medan.
SK Camat
Setahu bagaimana terdakwa tidak pernah lagi membayar sewa lahan dengan dalih mendiang ayahnya sebagai pemilik lahan berdasarkan SK Camat dan memasang plang.
Antara lain berisikan pengumuman, 'TANAH INI MILIK H.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TAUFIK SITEPU,SH'.
Namun ketika dikroscek, Camat Medan Barat menyatakan tidak pernah menerbitkan SK atas nama HM Arifin Sitepu.
Bahkan lahan tersebut disewakan kepada orang lain bernama NG MEI LIE periode 2014 hingga 2020, tanpa sepengetahuan PT KAI.
Akibat perbuatan terdakwa, keuangan negara dirugikan mencapai Rp11.255.502.000 serta berpotensi hilangnya pendapatan (Opportunity Loss) PT KAI Divre I Sumut sebesar Rp982.517.417, sebagaimana Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur tertanggal 2 September 2020.
Taufik Sitepu dijerat dengan dakwaan primair, pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ROBERTS)
