BINJAI | Penempatan para pejabat eselon II mulai menjadi perbincangan di kalangan ASN, Pasalnya sejumlah kursi kepala dinas (Kadis) di Kota Binjai saat ini dalam posisi kosong.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditempatkan sebagai pelaksana tugas (Plt) diberbagai dinas antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag), Kasat Pol PP, Perkim, BPBD dan Inspektur Sekdako Binjai.
Bahkan beredar kabar, sejumlah oknum mulai kasak-kusuk melakukan lobi-lobi agar dapat menempatkan orang bawaannya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Menanggapi tentang penempatan pejabat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Irwansyah Nasution, mengatakan, kekosongan jabatan eselon II nantinya akan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sesuai ketentuan, saat ini pak wali belum memiliki kewenangan. Nanti setelah enam bulan menjabat, barulah kewenangan itu bisa dilakukan. Artinya, jika dihitung sejak dilantik pada Februari lalu, kewenangan melakukan lelang jabatan itu baru bisa dilakukan pada Agustus mendatang," kata Irwansyah.
Berkaitan dengan kabar yang akan ditempatkannya pejabat sesuai pesanan oknum tertentu, Irwansyah langsung menepis hal tersebut. "Mana ada itu. Itu isu-isu aja. Pak wali juga lebih tahu soal karakter pejabat, karena beliau 9 tahun di BKD," tuturnya.
"Intinya pak wali akan lebih selektif dalam hal menempatkan pejabat," kata Irwansyah dan menegaskan tidak bisa menempatkan pejabat titipan.
Penempatan para pejabat ini pun disorot oleh anggota DPRD Binjai dari Fraksi PKS, Hairil Anwar pada saat menyampaikan pandangan umumnya dalam Paripurna Nota Pengantar LPJ Wali Kota Tahun 2020.
Hairil berpesan, agar wali kota Binjai lebih bijaksana untuk menempatkan pejabat sesuai kemampuannya. "Tempatkan pejabat sesuai kemampuannya sesuai visi misi wali kota untuk mewujudkan Binjai yang maju, berbudaya, dan religius,"pungkasnya.(Ismail)
