DELISERDANG | Maraknya aksi calo Pengambilan Uang Bantuan Pemerintah dengan modus membantu supaya tidak antri terlalu lama atau yang kurang tidak mengerti mengurus pencairan uang bantuan UMKM dan sebagainya kini dilidik pihak Kepolisian Polresta Deliserdang .
Kasatreskrim Polresta Deliserdang Kompol Muhammad Firdaus Sik ,saat dimintai tanggapannya terkait hal ini ,Sabtu 19/06/2021 menegaskan pihaknya tidak akan sungkan melakukan proses hukum pada calo yang mencoba memanfaatkan hal ini ,apa lagi melibatkan orang Bank selaku pihak yang melakukan pencarian pada masyarakat .
"Terima kasih informasi nya,
Kami lidik dan tindak pelaku nya apabila benar ada pemotongan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat ," tegasnya .
Sebelumnya dari sejumlah informasi yang didapat Metro-online.co , beberapa Bank Pemerintah yang menjadi tempat penyaluran dana bantuan seperti UMKM dan lainnya ramai dipadati warga ,hingga mengakibatkan warga lama menunggu , situasi ini diduga dimanfaatkan oleh calo calo yang diduga melibatkan orang bank .
Para calo ini bisa memudahkan proses pencairan dana bantuan tanpa harus capek mengantri asalkan mau uang Pencairan bantuan dipotong sebesar rata rata Rp 300 ribu rupiah per orang.
" Sudah lama itu kalau calo Pengambilan Uang bantuan pemerintah , pastilah melibatkan orang Bank ,kalau tidak mana bisa diwakilkan pengambilannya ,tapi sesudah cair dipotong rata rata Rp 300 ribuan ," ucap Arul tukang becak yang biasa mangkal di Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa .
Tak hanya di Kecamatan Tanjung Morawa ,namun di Kecamatan Lubuk Pakam juga ada warga yang komplain dengan maraknya calo Pengambilan Uang bantuan pemerintah di Bank
" Mereka bisa masukkan berkas langsung cair diduga ada Kong kalikong dengan orang dalam ,inikan merugikan masyarakat manfaatkan situasi ," ucap warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap pihak Kepolisian dapat mengungkap dan menghentikan kegiatan calo dan orang dalam Bank yang memanfaatkan keramaian warga mengambil Pencairan bantuan pemerintah di Bank .
Sekedar informasi bahwa program bantuan UMKM dari Pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran ,banyak penerima bantuan UMKM yang menggunakan data rekayasa.(wan)
