DELISERDANG | Sudah tiga tahun berlalu pembangunan bendungan Lau Sememe yang terletak di Kecamatan Sibirubiru, Deliserdang, hingga kini masih terkendala sengketa dengan warga setempat yang menduduki lahan hutan produksi. Warga bersikeras menuntut ganti rugi atas tanaman pertanian yang ditanam warga di atas lahan hutan terdampak proyek pembangunan waduk.
Bendungan Lau Sememe merupakan proyek strategis Nasional yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu dengan rencana kapasitas tampung air sebanyak 28 juta meter kubik. Proyek ini dibangun untuk berbagai keuntungan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku PDAM Tirtanadi sebesar 3000 liter per detik juga nantinya menjadi sumber irigasi di wilayah Bandar Sidoras seluas 3.082 hektar juga areal irigasi lantasan seluas 185 hektar.
Pembangunan jalan masuk sepanjang 2,9 kilometer dan jalan dari bendungan ke penggalian sepanjang 18 kilometer. Selain itu pada pengerjaan paket II pembangunan jalan relokasi sepanjang 800 meter, terowongan penyelam 700 meter serta pekerjaan struktur di bendungan untuk kendali pelepas air dari tanggul panjang terowongan 700 meter terdiri dari tiga saluran.
Untuk paket pekerjaan proyek, pemerintah menyediakan dana dengan biaya yang dikucurkan negara sebanyak 1,3 triliun melalui skema tahun jamak 2017-2022.
Menurut Marwansyah, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II saat dikonfirmasi, Selasa (26/01/2021) sore menyebutkan pembangunan bendungan memerlukan lahan seluas 420 hektar. Dan ada lima desa di atasnya lahan tersebut
Secara geografis, lokasi bendungan Lau Simeme melintasi sembilan Desa yaitu Desa Rumah Gerat, Desa Sarilaba, Desa Sarilaba Julu, Desa Sarilaba Jahe, Desa Kuala Dekah, Desa Buluh Gading, Desa Sarilaba Trumbuh, Desa Pertumbukan dan Desa Kuala Sabah.
"Progres pembangunan saat ini 20%, secara umum kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti penggalian terowongan pengelak sepanjang 630 m, pembangunan jalan masuk dan jalan kerja juga penggalian lapisan tanah atas di daerah Quarry," ucapnya.
Disampakan Marwan, kalau target pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2023 nanti.
"Sebagai kendala saat ini yaitu terkait dengan masalah sosial dengan masyarakat yang berada di areal pembangunan, mereka menuntut ganti rugi tanah, sementara tanah tersebut berada di kawasan hutan produksi," jelasnya.(wan)
