MEDAN | Sikap oknum JPU dari Kejatisu disebut-sebut sengaja memberitahukan ketua majelis hakim yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering 327 kg melibatkan 8 oknum petugas Polresta Padangsidimpuan serta seorang warga sipil bahwa persidangan dipantau Kapolda pada persidangan di Cakra 3 PN Medan, Jumat (8/1/2021) menuai kecaman keras.
Advokat dikenal kritis asal Medan Muslim Moeis menilai sikap oknum JPU dari Kejati Sumut Abdul Hakim Sorimuda Harahap berpotensi sebagai Contempt of Court.
"Bila demikian kasusnya, maka tindakan oknum JPU berpotensi sebagai Contempt of Court. Yakni suatu perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan," tegasnya.
Menurutnya, kewenangan hakim jangan dilanggar oleh pihak mana pun. Kewenangan hakim untuk memproses dan memutus suatu perkara, tidak ada pihak mana pun yang bisa mengintervensinya
"Termasuk misalnya Pak Presiden Joko Widodo pun tidak bisa mengintervensi hakim menyidangkan suatu perkara," tegasnya.
Selain dilindungi oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim juga merupakan wakil dari Tuhan. Sebab dalam hal ini tidak ada kasus tindakan judicial yang dilanggar oleh hakim.
"Bila perlu, usir dari pengadilan dia (oknum JPU, red)," tegasnya.
Jangan sampai karena ulah oknum tersebut, wibawa lembaga kejaksaan jelek di mata publik.
"Atau jangan-jangan oknum JPU itu cuma 'jual-jual' nama Pak Kapolda," pungkasnya.
Sekadar Beritahu
Sementara itu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap selaku ketua tim JPU yang menyidangkan perkara tersebut membenarkan bahwa sebelum persidangan secara daring dimulai, di mana ke-9 terdakwanya mengikuti persidangan dari RTP Polda Sumut, dirinya sekadar melaporkan bahwa Kapolda (Sumut Irjen Pol Martuani, red) juga memantau jalannya persidangan.
"Cuma sekadar memberitahukan kepada masing-masing Yang Mulia majelis hakim kalau Pak Kapolda, Waka dan Dir Narkoba Polda juga ikut memantau jalannya sidang, Bang. Nggak ada maksud yang lain-lain," kata Abdul Hakim ketika dikonfirmasi lewat sambungan WhatsApp (WA).
Ketua Majelis Sakit
Dari Cakra 3 PN Medan, majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata menguraikan bahwa Martua Sagala selaku ketua majelis atas nama keenam terdakwa oknum personel Polresta Padangsidimpuan lagi sakit.
Sehingga dirinya selaku ketua majelis hakim terdakwa Bripka Witno Suwito dan Tengku Oyong selaku ketua majelis atas nama terdakwa Martua Pandapotan selaku Panit Resnarkoba Polres Padangsidimpuan dan Brigadir Dede Aswaranas Harahap, sepakat mengundurkan persidangan.
Agar putusan terhadap masing-masing terdakwa dibacakan sekaligus pada, Selasa (12/1/2021) mendatang.
Tuntutan Berbeda
Sementara pada persidangan lalu, JPU (dibacakan Anita, red) menuntut para terdakwa bervariasi. Bripka Witno Suwito dan warga sipil Edi Heriyanto Ritonga alias Gaya masing-masing dituntut pidana mati.
Sedangkan terdakwa lainnya Martua Pandapotan Batubara selaku Kanit Resnarkoba Polresta Padangsidimpuan dituntut pidana seumur hidup. Ketiganya dituntut dengan pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Keenam terdakwa lainnya yakni Bripka Rudi Hartono, Brigadir Andi Pranata, Brigadir Antoni Preddi, Brigadir Dedi Aswaranas, Brigadir Hamdani Damanik serta Briptu Rory Miryam Sihite masing-masing dituntut 20 tahun penjara yakni pidana Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, red).
Sebaliknya ketua tim PH ke-9 terdakwa, Salman Alfarizi Simanjuntak memohon agar ketiga majelis hakim memvonis bebas para terdakwa karena amar tuntutan JPU cacat formil dan sarat dengan kejanggalan. (ROBERTS)
