MEDAN | Di tengah pandemi Covid 19, sebnyak 270 daerah di Indonesia akan melakukan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020.
"Rasa optimisme dan pesimisme dari sejumlah masyarakat akan hasil Pilkada serentak tersebut mulai muncul," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad pada acara Ngetren Media atau Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Jumat (20/11/2020) malam.
Akibatnya tiga penyelenggara Pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memastikan Pilkada kali ini berjalan sesuai aturan yang ada atau minimal tidak melanggar protokol kesehatan (Prokes).
"Anehnya, saat ini Sumut menjadi rengking pertama jumlah aduan ke DKPP mengeser Papua yang sebelumnya rengking satu," ujar pria kelahiran Makasar, itu.
Walaupun demikian, masih kata Prof. Muhammad, Pilkada serentak harus berjalan karena saat ini banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Jika Pilkada ditunda lagi akan sangat berpotensi terjadinya instabilitas pemerintah dan pembangunan di daerah.
"Tidak mungkinkan kepala daerah terus menjadi Plt karena akan mengganggu pemerintahan dan pembangunan di daerah. Apalagi hingga sekarang belum ada yang tahu kapan pandemi Covid 19 ini berakhir," ujar Prof. Muhammad. (RE Maha/REM).
