Jacob Hendrik Pattipeilohy mengingatkan jajarannya agar posisi kejaksaan yang wilayah hukumnya bertepatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut 2020, tidak berada di second line demi suksesnya pesta demokrasi termasuk di Kabupaten Simalungun.
Sebaliknya, kejaksaan harus memberi warna dan memiliki peran lebih dalam perjalanan mewujudkan demokrasi yang jujur, adil dan transparan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo, Koordinator Salman dan Kasi Penkum Sumanggar Siagian yang ikut dalam rombongan tim Monev disambut Kajari Simalungun Gloria Sinuhaji serta para Kasi dan staf Kejari Simalungun.
Kajari Simalungun Gloria Sinuhaji menginformasikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun 1.037.545 jiwa. Pilkada tahun ini terdata sebanyak 636.303 orang pemilih atau DPT. Sebanyak 320.741 pemilih perempuan dan 315.562 pemilih laki-laki yang tersebar di 1992 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Masyarakat yang tinggal di Simalungun sangat beragam dengan kontestan 4 pasangan calon (paslon). Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengawal pilkada, imbuh Gloria Sinuhaji, melakukan deteksi dini di lapangan.
4 Paslon 1 Independen
Keempat paslon yang maju di bursa Pilkada Simalungun yakni Radiapo Hasiholan Sinaga - H Zonny Waldi (nomor urut 1), H Nur Hasim Muhajidin - Tumpak Siregar (2), pasangan calon dari jalur independen Wagner Damanik - H Abidinsyah Saragih (3) serta Anton Ahmad Saragih - Rospita Sitorus (4).
Kasi Intel Kejari Simalungun Ratno Pasaribu, Kasi Pidum Irvan Maulan dan Kasi Datun Fitriyani juga menyampaikan presentasi terkait persiapan masing-masing seksi dalam mengawal tahapan Pilkada.
"Deteksi dini yang kita lakukan, sudah ada upaya-upaya calon tertentu dan pendukungnya untuk melakukan kecurangan. Misalnya, ada ASN tidak netral, money politic dan upaya lainnya," kata Kasi Intel Ratno Pasaribu.
Asintel Kejatisu Dwi Setyo Budi Utomo menyampaikan bahwa dalam tahapan Pilkada Simalungun berdasarkan data yang diterima sudah mulai ada tindak pidana dan riak-riak yang menghiasi tahapan sampai pada hari H pencoblosan.
"Harapan kita, semua Kajari dan Kasi yang daerahnya melaksanakan Pilkada membuat laporan yang dilengkapi data akurat dan upaya-upaya lainnya," kata mantan Kajari Medan ini.
Di penghujung kunjungan, Wakajati Jacob Hendrik berpesan agar apa yang baru dipresentasikan tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan.
Karena kemampuan untuk membaca situasi atau deteksi dini dan kemudian didukung deteksi aksi akan menjadi sebuah kekuatan dan warna kita dalam mengawal Pilkada Serentak 2020. (ROBERTS)
