DPRD Samosir menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda APBD TA 2021 di gedung dewan setempat, Sabtu (28/11/2020).
SAMOSIR | DPRD Kabupaten Samosir menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2021 di gedung dewan setempat, Sabtu (28/11/2020).
Polma Gurning dalam tanggapan fraksi Nasdem menyampaikan, fraksi Nasdem mempertanyakan kepada Bupati Samosir apakah target RPJMD tersebut akan dapat dicapai termaksud bila dikaitkan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan, mengingat tahun 2021 adalah tahun berakhir untuk merealisasi RPJMD tersebut. Dalam RPJMD 2016-2021 penerimaan PAD ditargetkan sebesar Rp. 90 Milyar dan telah dirubah menjadi Rp.71 Milyar, tentu perubahan ini sudah terlebih dahulu kajian eksekutif, untuk itu fraksi Nasdem mencermati bahwa terjadi kurangnya kemampuan OPD meningkatkan capaian target PAD yang telah ditetapkan.
Menyangkut pekerjaan Pamsimas yang sampai saat ini dikategorikan gagal dan telah kita anggarkan untuk perbaikannya pada APBD 2021. Selain itu, masalah persampahan di Kabupaten Samosir sejak awal periode Bupati Samosir hingga saat ini masih belum terselesaikan terutama menyangkut tempat pembuangan akhir yang dialokasikan di kawasan hutan Tele.
"Fraksi Nasdem berpendapat bahwa penetapan lokasi TPA di kawasan hutan Tele tidak tepat dan melanggar undang-undang. Dan meminta petahana yang akan mengakhiri masa cuti pada 5 Desember 2020, maka pencairan segala jenis bansos seperti dana hibah, BLT, BST, PKH agar dilakukan setelah pelaksanaan pemilu kepala daerah," tegas Polma Gurning.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan tanggapan fraksi dari berbagai partai politik dan turut hadir Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun, Ketua DPRD Samosir Saut Tamba, Wakil Ketua I DPRD Pantas Sinaga, Wakil Ketua II Nasip Simbolon, pimpinan OPD, LSM, insan pers serta tamu undangan lainnya.(HJ)
