Informasi DAK TA 2020 yang diterima dari Dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan dinilai kurang transparan dan terkesan ditutup - tutupi. Hal ini dibuktikan dengan dilayangkannya permohonan wawancara dan konfirmasi sebanyak empat kali kepada dinas tersebut.
Namun sangat disayangkan, ke-empat surat permohonan yang dilayangkan tersebut satupun tidak ada yang bisa didapatkan informasi yang akurat. Hanya permohonan ketiga yang mendapatkan tanggapan dari kasi perbantuan bidang sarana dan prasarana dinas pendidikan kota Padangsidimpuan yang juga panitia sosialisasi DAK TA 2020, Alwis Magumri Pohan, itupun diberikan secara tak wajar.
Sebelumnya, Pada tanggal 26 Agustus 2020 Alwis menghubungi metro-online.co lewat seluler dan menyampaikan, bahwa surat permohonan tersebut didisposisikan oleh kepala Dinas Pendidikan kota Padangsidimpuan, Muhammad Lutfi Siregar kepadanya untuk menanggapi permohonan informasi tersebut.
Dalam pembicaraan tersebut, Alwis mengatakan kalau dirinya tengah sibuk akhir - akhir ini melakukan kegiatan di lapangan salahsatunya melakukan pematokan di sejumlah sekolah di Kota Padangsidimpuan yang mendapatkan DAK TA. 2020.
"Saya minta maaf, kalau untuk wawancara langsung saya belum sempat, karena akhir - akhir ini saya sibuk di lapangan mematok beberapa sekolah. Saya juga tidak bisa pastikan kapan bisa wawancara dan memberikan informasi, untuk selanjutnya kalau ada waktu saya akan kasi tau," ucap Alwis saat melakukan pembicaraan dengan metro-online.co, Rabu, (26/08/2020).
Terkait Informasi DAK TA 2020 Alwis mengaku, tidak semuanya dia ketahui sekolah mana saja yang telah medapatkan bantuan DAK untuk tahun 2020 di kota Padangsidimpuan.
"Kalau sekolah mana saja yang mendapatkan DAK di kota Padangsidimpuan ini keseluruhannya saya tidak ada datanya, cuma hanya ada 10 sekolah yang saya ketahui, itupun saya yang langsung mematoknya. Tetapi kalau mau datanya keseluruhan yang diterima akan saya kirim lewat WhatsApp," Jelas Alwis.
Kemudian Alwis mengirimkan data yang tidak wajar kepada metro-online.co, pasalnya, data informasi DAK tersebut dia sampaikan dengan tulisan tangannya sendiri di selembar kertas HVS dan di kirimkan melalui pesan Whats App.
Dimana data dan informasi DAK yang diberikannya tersebut hanya besaran dana yang didapatkan tanpa menyampaikan daftar sekolah yang telah mendapatkan DAK TA. 2020.
Adapun isi oret - oretan diselembar kertas yang dikirim Alwis va Whats App tersebut,bertuliskan "Menerima DAK 2020, SD = 33 sekolah, SMP = 4 sekolah, TK =1 sekolah. SD = 5.128.915.550, SMP = 5.594.502.650, TK = 248.660.000.
Dari oret - oretan data yang disampaikan Alwis, terkesan dengan cara memberikan informasi yang tidak layak untuk dipublikasikan. Sehingga, dinilai meruakan bentuk pelecehan terhadap wartawan dalam memberikan data dan keterbukaan informasi publik.
Sementara, data yang diminta sudah melalui prosedur dengan melayangkan surat permohonan kepada Dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan.
Salahsatu masyarakat penggiat anti korupsi, Mahmud Nasution yang juga memiliki kesibukan di dunia jurnalis ini mengatakan, bahwa data yang disampaikan panitia sosialisai DAK tersebut tidak mencerminkan keprofesionalan sebagai aparatur negara atau pelayan publik dalam memberikan keterbukaan informasi publik, salahsatunya penyampaian informasi kepada wartawan.
"Saya menilai ini termasuk pelecehan terhadap jurnalis, kenapa? karena menurut saya ini tidaklah etis dan tidak beretika jika seorang aparatur negara melakukan hal seperti itu dalam menyampaikan data dan informasi, masa memberikan data dan informasi dengan cara seperti itu, apalagi data tersebut diminta melalui prosedur dengan melayangkan surat permohonan. Sudah selayaknyalah dijawab dengan layak juga, apalagi inikan anggaran yang berasal dari APBN ya wajarlah dipublikasikan," Tegasnya saat memberikan tanggapan, Selasa, (1/9/2020).
Dia menilai, bahwa Dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan tidak transparan dalam memberikan keterbukaan informasi publik terkait DAK TA 2020. Dia juga menduga kalau dana DAK disalahgunakan oleh oknum - oknum yang ingin mengambil keuntungan proyek dana DAK yang diterima sejumlah sekolah yang ada di kota Padangsidimpuan.
Sementara anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Komisi III Iswandy Arisandy menanggapai, bahwa Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sudah seharusnya terbuka kepada media dalam memberikan informasi.
Salahsatunya kata Iswandy, informasi mengenai DAK agar masyarakat bisa mengetahui sudah sejauh mana realisasi penggunaan dana DAK di kota Padangsidimpuan.
"Seharusnya informasi DAK itu dinas terkait harus tranparan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dimana hal ini sudah diatur dalam undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bukan malah ditutup - tutupi, ada apa?," ucapnya, kepada metro-online.co saat memberikan tanggapan, Selasa, (1/9/2020).
Iswandy mengatakan Informasi publik itu harus diketahui dan sampai kepada masyarakat, apalagi ini masalah pembangunan yang anggarannya berasal dari APBN dan masyarakat layak mengetahui bagaimana jalannya pembangunan tersebut dilaksanakan. Proses pengalokasian DAK memang rentan korupsi, mulai dari perencanaan, pembahasan, bahkan eksekusinya di daerah apalagi proses pembahasan dan informasinya sama sekali tidak transparan.
Disamping itu, Iswandy juga menceritakan bahwa dalam dua bulan yang lewat pihaknya bersama dinas pendidikan bersama - sama melakukan pemeriksaan terhadap proyek bangunan yang ada disejumlah sekolah. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa sekolah ada bangunan yang baru berusia enam bulan dan juga belum sampai satu tahun sudah mengalami kerusakan, hal ini kuat dugaan ada permainan beberapa oknum yang ingin mengambil keuntungan dari proyek tersebut.
Maka dalam hal ini, politisi partai PAN itu meminta agar Diinas pendidikan Kota Padangsidimpuan transparan dalam menyampikan informasi terkait dana DAK, karena rawan penyelewengan dan diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang ingin mengambil keuntungan.
"ini yang menjadi perhatian kami, karena DAK adalah swakelola dan ini dikerjakan langsung pihak sekolah, tanpa ada lelang dan dipihak ketigakan, kami akan mengawasi, masyarakat juga harus ikut mengawasi setiap penggunaannya. Karena ini memang sangat rawan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait data dan informasi DAK yang tidak diberikan, Iswandy mengatakan pihaknya akan meminta langsung kepada Dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan.
"kemudian untuk informasi dan data tersebut kita minta langsung ke Dinas pendidikan Kota Padangsidimpuan dan akan kita sampaikan agar nanti bisa dipublikasikan kepada masyarakat," pungkasnya. (Syahrul/Ginda)
