-->

5 Daerah di Sumut Ini Beresiko Tinggi Penyebaran Covid saat Pilkada

Sebarkan:
Ilustrasi
MEDAN | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan, terdapat 5 daerah di Provinsi Sumut yang tergolong memiliki resiko tinggi penyebaran wabah Covid-19 selama tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Adapun 5 daerah itu adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Madina. Sedangkan 18 daerah lainnya di Sumut yang menyelenggarakan Pilkada, berisiko sedang.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Doni Monardo dalam Rakorsus di Posko Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/9/2020).

"Di Sumut ada 5 daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada berlangsung, dilihat dari indikator kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan perkembangan kasus. Pemerintah Provinsi Sumut perlu mewaspadai ini dan agar tidak terjadi klaster baru saat Pilkada," ujar Doni.

Sementara, Asistem Umum dan Aset Pemprov Sumut, Muhammad Fitriyus menjelaskan, Gugus Tugas Covid-19 Sumut bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri akan semakin menguatkan kedisiplinan protokol kesehatan selama masa Pilkada.

"Seperti yang dikatakan Menkopolhukam, Pak Mahfud MD butuh peraturan yang lebih ketat, sanksi yang lebih kuat kepada balon dan juga timnya bila melanggar protokol kesehatan. Tentunya ini akan kita sama-sama bahas seperti apa detailnya. Tetapi untuk lima daerah risiko tinggi yang disebutkan Kepala BNPB, kita akan lebih fokus," kata Fitriyus dalam rakorsus.

Berdasarkan laporan Ketua KPU Arief Budiman, total ada 47 bakal calon dari 270 daerah di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 6 orang diantaranya balon bupati/wali kota di Sumut.

Menurut Arif, tingginya peningkatan kasus konfirmasi positif bisa berdampak pada partisipasi masyarakat di Pilkada ini.

"Tidak sedikit balon yang terkonfirmasi positif, bahkan ada yang meninggal seperti di Kabupaten Karo. Kita perlu mengambil langkah sistematis agar partisipasi pemilih tidak menurun pada Pilkada kali ini. Kita tentu tidak ingin Pilkada malah membentuk kasus atau korban baru, tetapi kita ingin Pilkada ini menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya protokol kesehatan," ungkap Arif.

Rakorsus itu juga diikuti Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Kepala BIN Daerah Sumut Ruruh Setya Wibawa, Kepala Biro Otda Setdaprov Sumut Basarin Tanjung, dan komisioner KPU provinsi, kabupaten/kota dan kepala daerah. (Sdy/Ril)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini