 |
| Ilustrasi (Detik.com) |
Pendapatan Vanuatu pada semester I-2020 lalu tercatat surplus US$ 34,16 juta setara Rp 504,5 miliar (kurs Rp 14.781/US$). Surplus itu didapat berkat kenaikan pendapatan hingga 32% dari penjualan status kewarganegaraan senilai 7,1 miliar Vatu atau sekitar Rp 922,36 miliar.
Lonjakan penjualan status kewarganegaraan ini telah membantu Vanuatu menghindari peningkatan utang kepada beberapa negara kepulauan Pasifik seperti dengan China dan pemberi pinjaman lainnya. Namun, para ahli mewanti-wanti, sebab praktik tersebut berisiko merusak hubungan menguntungkan Vanuatu dengan negara-negara seperti Australia.
"Beberapa orang yang membeli paspor ini telah masuk daftar merah Interpol dan semakin lama praktik itu berlangsung, semakin merusak nilai paspor tersebut," ujar Direktur Program Kepulauan Pasifik di Lowy Institute Jonathan Pryke dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8/2020).
Vanuatu memasang tarif sebesar US$ 130 ribu atau sekitar Rp 1,92 miliar untuk status kewarganegaraannya. Pemegang paspor Vanuatu menikmati fasilitas bebas visa ke 100 negara dan wilayah, termasuk di antaranya Uni Eropa, Inggris, Rusia, dan Hong Kong dan negara lain yang mungkin sulit untuk dikunjungi bagi beberapa orang.
Di berbagai negara, pengajuan status kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah didapat. Namun, hal itu tidak berlaku di Vanuatu. Di sini tidak ada persyaratan tempat tinggal bagi orang yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu.
Untuk itu, skema ini cukup kontroversial, terutama setelah empat orang China dicabut status kewarganegaraan oleh Vanuatu tahun lalu sebab terbukti masuk daftar buronan Interpol.
Walaupun demikian, pemerintah mengatakan skema itu memungkinkan pihaknya meluncurkan paket bantuan senilai 4,2 miliar vatu (sekitar Rp 545,87 miliar) di tengah perkiraan 10 ribu rakyat Vanuatu kehilangan pekerjaannya karena pandemi. (Dc)
