Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Tak Dapat BLT dan PKH, Ratusan Warga Geruduk Kantor DPRD Tanjungbalai

Tim Redaksi: Rabu, 13 Mei 2020 | 18:43 WIB

TANJUNGBALAI - Ratusan warga dari 6 kecamatan di Kota Tanjungbalai yang tidak mendapat bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial menggeruduk kantor DPRD Kota Tanjungbalai, hingga digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (13/5/2020).

RDP yang digelar anggota Dewan dari lintas partai, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin, didampingi Ariston Sihaloho, Antoni Darwin akrab disapa Anton King, Teddy Erwin dan lainnya.

Turut hadir dalam RDP tersebut, Kadis Sosial M Idris SH, para Camat, Lurah perwakilan kantor pos dan masyarakat dari 6 kecamatan.

Seorang warga bernama Yulia beralamat di Jalan Pattimura, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Datuk Bandar, mengaku sudah pernah memasukkan data-data pribadi ke Dinas Sosial. Namun, sayangnya hingga sampai saat ini bantuan itu tidak pernah diterimanya.

"Bapak-bapak wakil rakyat terhormat, tolong kalian turun langsung ke lapangan, jangan hanya mendengar namun tidak mengetahui siapa yang dapat siapa tidak, karena kita yang setiap hujan turun, rumahnya bocor, kita tidak dapat PKH dan BLT dari pendemi Covid-19. Sedangkan rumah yang bagus dapat bantuan dimana keadilan itu," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Yulia, ia minta anggota DPRD turun ke lapangan melihat siapa yang menerima dan siapa yang tidak.

"Ini semua dilakukan agar penyaluran bantuan dari pemerintah memang tepat sasaran dan tidak suka-suka petugas dalam melakukan pendataan," ucapnya.

"Bapak dewan yang terhormat, apakah gara-gara bantuan ini, kita harus ke Jakarta menjumpai bapak Presiden Joko Widodo, maka tolonglah kami yang memang benar-benar susah ini," timpal warga lainnya.

Mendengar aspirasi masyarakat tersebut, Ariston Sihaloho angkat bicara dengan mengatakan bahwa, adanya data warga Kota Tanjung Balai yang tidak akurat, baik itu LKPj yang dibacakan Wali Kota sebesar 37.000 Kepala Keluarga lebih.

"Sedangkan data Dinas Sosial 48.000 kepala keluarga dan ini menimbulkan tanda tanya," katanya berapi-api.

Ditimpali Teddy Erwin dan Anton King, pihaknya pernah mengajak kepala dinas sosial untuk turun ke lapangan, namun tidak ada jawaban darinya.

"Sedangkan yang kita dengar, ada dalam satu kepala keluarga mendapat bansos dia orang ini kan aneh, seharusnya data-data yang mendapat hendaknya ditempelkan data-datanya," ungkapnya.

Menjawab itu, Kadis Sosial Tanjung Balai M Idris mengaku, sesuai undang-undang, kita tidak boleh menempel atau memajang nama orang yang miskin. "Semua ini menjaga nama baik dan lainnya," ucapnya.

Mendengar itu, Teddy Erwin berang dan menuding Kadis Sosial Tanjungbalai mau bermain-main, dikarenakan diluar Kota Tanjungbalai atau daerah pulau Jawa, nama penerima ditempel plank yang bertuliskan warga miskin, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang kembali atau pemuktahiran data.

"Data penduduk Kota Tanjungbalai belum akurat, berapa warga miskin, kehidupan sederhana dan masyarakat mampu, semua datanya belum valid," imbuhnya.

Mendengar itu akhirnya masyarakat bersorak dan meminta nasyarakat segera nendapat bansos.

Ketua DPRD Kota Tanjungbalai yang memimpin RDP tersebut, akhirnya menutup rapat dengan meminta Kadis Sosial agar segera mencari solusinya dan melakukan pendataan ulang.

Pantauan di lapangan, seorang masyarakat terlihat emosi, akibat tidak ada jawaban dari anggota DPRD terkait solusi warga yang belum menerima bantuan sosial dampak dari Pandemi Covid-19, sedangkan anggota DPRD melakukan rapat internal dan warga membubarkan diri. (Surya)

Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html