"RSUD Tarutung sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk daerah Tapanuli Raya, namun belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk perhitungan jarak dengan ibukota Provinsi apabila jalan darat butuh waktu 6 sampai 7 jam. Ini menjadi pertimbangan perlunya laboratorium. Kiranya Tapanuli Raya ini dibekali alat-alat laboratorium sehingga pemeriksaan swab test dapat lebih cepat," ucap Bupati Taput Nikson Nababan, Sabtu (2/5/2020).
"Kita berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Kita juga sedang membangun beberapa ruangan tambahan isolasi dan sedang persiapkan anggaran untuk sarpras seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah atasan," katanya.
Hal ini disampaikan Bupati Taput saat sebagai Narasumber di acara Talkshow yang diadakan oleh MNC Tri Jaya Network secara live streaming dengan topik: Polemik PSBB, Mudik dan Bansos.
Narasumber pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Ikshan Abdullah, Wali Kota Kendari, Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Bogor dan Wakil Bupati Kebumen.
Bupati Taput memaparkan beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Taput dalam penanganan covid-19 seperti himbauan untuk tidak mudik, wajib pakai masker, membuat posko perbatasan kabupaten dan juga desa termasuk pemberian bantuan maupun BLT.
"Walaupun belum PSBB, sejak Maret kita sudah buat posko di perbatasan kabupaten dengan pengawasan melekat bersama TNI dan Polri. Kita sedang persiapkan tempat karantina per kecamatan bagi masyarakat yang terpaksa harus pulang kampung, mereka wajib isolasi mandiri. Sudah beberapa bulan ini kita melakukan himbauan agar tidak ada kegiatan yang menghadirkan massa, bersama Forkopimda melakukan sosialisasi di setiap pasar yang sudah kita sediakan wastafel dan membagi masker. Kita juga petakan mahasiswa asal Taput yang tidak mudik akan diberikan bantuan demikian juga sebaliknya kita memberikan bantuan kepada mahasiswa di daerah kita yang berasal dari luar Taput yang tidak pulang kampung," tambahnya.
Terkait bantuan sosial untuk masyarakat, Bupati mengatakan perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Desa.
"APBD boleh digunakan memberikan bantuan kepada warga yang belum tercover bantuan dari pusat dan demikian juga dana desa digunakan bagi warga yang belum terbantu," ujar Bupati.
Menanggapi pembahasan para Kepala Daerah, Staf Khusus Wapres menjelaskan bagaimana kebijakan pusat dapat dijalankan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
"Perhatian kita fokus pada dampak sosial dari pandemi ini agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan," ucap Ikshan Abdullah. (Alfredo)
