Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Dedi Iskandar Yakin Banjir Bandang Labura Akibat Pembalakan Liar

Tim Redaksi: Rabu, 01 Januari 2020 | 10:53 WIB

Dedi Iskandar SE, Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut.
LABURA | Dedi Iskandar,SE anggota Fraksi PKS DPRD Sumut turut prihatin dengan musibah banjir bandang yang menimpa tiga Desa di Desa Pematang, Desa Hatapang, Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labura yang menyebabkan puluhan rumah warga rusak dan juga menimbulkan korban jiwa.

"Pertama sebagai wakil rakyat saya menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas korban dan warga yang terdampak banjir Bandang di Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labura," ujarnya kepada wartawan via ponsel nya, Selasa (31/12/2019).

Dedi Iskandar mengatakan, kuat dugaan bahwa bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Labura bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tetapi karena pembalakan hutan.

"Bila dilihat dari potongan-potongan kayu yang terbawa banjir dan menghantam rumah warga ini dikarenakan pembalakan hutan," tegasnya.

Lanjut Dedi, dugaan itu diperkuat dengan adanya laporan dan data yang disampaikan masyarakat kepadanya, bahwa izin peruntukan izin usaha perkebunan Budi Daya Tanaman Karet telah melebihi luasan wilayah yang diberikan.

"Misalnya luasan izin yang diberikan 1000 hektar malah dirambah sampai 3000 hektar. Ini yang membuat musibah banjir bandang terjadi. Bila tidak segera diproses maka banjir bandang selanjutnya akan melanda lebih dahsyat lagi," jelasnya.

Oleh karena itu, Dedi Iskandar menegaskan, agar Kapolda Sumut dan Kementerian Lingkungan Hidup segera mengusut dan menangkap pelaku pengerusakan hutan di Labura.

"Jangan hanya karena keuntungan sekelompok orang saja menjadi mengorbankan nyawa masyarakat. Ini tidak benar. Negara kita negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Kita percaya dengan integritas Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin yang baru ini dapat segera menyeret oknum-oknum tersebut," tegas Dedi.

Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Dapil VI Kabupaten Labura, Labuhanbatu, dan Labusel ini juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mencabut izin usaha oknum pengusaha nakal yang melakukan pembalakan liar dengan menyalahgunakan izin yang diberikan.

Dedi juga menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meninjau lokasi bencana banjir bandang tersebut.

"Kenapa musibah sebesar itu gubernur tidak hadir sampai sekarang, itukan rakyatnya juga. Jangan kalau ada masalah di Tapteng, beliau sangat cepat meresponnya. Harusnya gubernur tahu memprioritaskan mana yang harus diperhatikannya. Masih terdampak bencana sangat membutuhkan kehadiran pemimpinnya ketika mereka dirundung bencana," ujar anggota F-PKS DPRD Sumut ini.- (Syahruddin Hsb)

Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html