Demikian dikatakan Ratama Saragih selaku Wali Kota DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tebingtinggi, Rabu (22/1/2020).
Kendala utama dari operasi yang dilakukan BNNK Tebingtinggi adalah anggaran dari BNN Pusat, hanya diterima untuk satu kali penindakan, hanya lebih kurang sekitar Rp.45.000.000.
"Bisa dibayangkan jika dalam satu tahun tersebut, BNNK melakukan operasi penindakan ada 5 kali, maka mereka harus menyediakan anggaran sebesar 4 x Rp.45.000.000 diluar dari anggaran sekali penindakan dalam setahun dari BNN Pusat," ujarnya.
Ratama mengatakan ini usai melakukan silaturahmi kepada Kepala BNNK Tebingtinggi yang baru AKBP Faduhusi Zendrato, Rabu (22/01/2020) siang di kantor BNN.
Dalam diskusinya Ratama dengan mantan Kepala BNNK Gunungsitoli itu, banyak faktor teknis yang menjadi kendala dalam pemberantasan narkoba di Kota Lemang ini. Salah satunya persepi dan apresiasi masyarakat akan BNNK Tebingtinggi serta kerja sama dengan mitra yakni media dan LSM.
"Selain itu tanpa dukungan dari Pemko Tebingtinggi, mustahil pemberantasan narkoba baik itu pencegahan maupun penindakan tidak optimal terlaksana karena pihak Pemko Tebingtinggi sudah seharusnya membantu anggaran BNN sebagai bentuk hibah dalam belanja barang dan jasa, karena Pemko biasanya ada hibah kepada Forkopimda," ucap Ratama.
Ratama melihat adanya urgensi hibah kepada BNN guna pemberantasan narkoba di Kota Tebingtinggi yang sudah darurat.
Untuk itu, lanjut Ratama, semua pihak stakeholder wajib mendukung BNNK Tebingtinggi wajib mendukung kinerja sampai kepada anggaran operasional sehingga masyarakat tidak hanya menuntut kinerja dan penindakan, padahal anggaran untuk itu sangat terbatas.
"DPD LIRA Tebingtinggi siap mendukung dan bermitra dengan BNNK Tebingtinggi dalam memperjuangkan hibah barang dari Pemko demi terciptanya lingkungan bebas narkoba Kota Tebingtinggi," tutupnya. (Sdy)
