Hal itu agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya masyarakat di Kawasan Danau Toba, salah satunya terkait wisata halal.
“Kami mengingatkan bapak Edy, Gubernur Sumut, supaya membuat kebijakan itu jangan menabrak aturan dan peraturan, yang berdampak menimbulkan keresahan di masyarakat yang berpotensi terjadinya perpecahan,” ujar Charles, Selasa (3/9/2019).
Kebijakan yang dilempar Edy ke publik yang menuai polemik dan keresahan adalah terkait penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarang dipotong di tempat umum di Kawasan Danau Toba dan pengembangan wisata halal, seperti mendirikan masjid di Kawasan Danau Toba.
Alasan Edy membuat kebijakan itu karena sekitar 45 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba berasal dari negara muslim, seperti Brunai Darussalam, Malaysia.
Dikatakan Charles, bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Oleh karena, lanjut Charles, itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Gubernur, Perda Propinsi, Peraturan Bupati, Perda Kabupaten serta Peraturan Desa yang menggunakan nomenklatur hukum agama tertentu, seperti istilah Halal-Haram. Bahkan terkait UUD NRI Tahun 1945 pasal 28i (3) mengenai “hak asasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional setempat.”
Yang dalam hal ini didaerah Kawasan Danau Toba sudah menjadi adat turun temurun dikenal adanya istilah Parsubang. Parsubang tradisi masyarakat Batak (Kristen) ini baik dalam pernikahan, dan kematian, merupakan bentuk interaksi sosial masyarakat dan memberikan kontribusi mencegah perpecahan masyarakat.
Selain itu, kebijakan Edy soal halal-haram juga menabrak UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam UU Nomor 10 tersebut, dengan tegas menyebutkan bahwa pengelolaan kepariwisataan sudah ada ketentuannya.
Dalam BAB III Pasal 5 UU No.10 berbunyi : “Bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Keragaman Budaya, dan Kearifan Local. Dan lebih tegas lagi, dalam Bab V tentang Kawasan Strategis, Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat”.
“Jadi, kalau kebijakan halal haram dipaksakan di masyarakat Batak (Kristen) pasti menimbulkan perpecahan di masyarakat. Karena merusak adat istiadat yang berlaku turun temurun ratusan tahun. Dan sampai kini adat istiadat tersebut masih dilaksanakan,” ucap Charles.
Di Bali, saat Sandiana Uno kampanye Pilpres 2019, sempat mengatakan akan mengembangkan wisata halal di Bali apabila terpilih. Ide itu langsung ditolak Gubernur Bali, I Wayan Koster.
“Saya kira untuk Bali sudah ada brandingnya sesuai dengan kearifan lokal Bali dan karakter Bali, yaitu pariwisata berbasis Budaya,” kata Koster.
“Jadi, gak perlu lagi kami mengembangkan brand yang justru mempersempit dan mengecilkan branding yang sebelumnya sudah ada, dan sudah sangat cocok buat Bali yaitu pariwisata budaya,” tambah Koster.
Ditambahkan Koster, di Bali juga tidak perlu ada lokasi pariwisata halal secara khusus. Sebab tak pernah ada permasalahan halal atau tidak halal di Bali.
“Selama ini tanpa label halal gak ada masalah. Jadi tak mungkin merubah Bali dari pariwisata berbasis Budaya menjadi pariwisata halal,” katanya.
Apalagi 70 persen wisatawan datang ke Bali menikmati wisata budaya. Selain itu, adat dan seni di Bali sangat tidak mungkin dibuat sertifikat halal.
“Berkaca dari konsep pariwisata Bali serta keresahan dan penolakan yang keras dari masyarakat sekitar Kawasan Danau Toba terkait konsep kebijakan Pariwisata Halal yang ditawarkan Edy, maka sudah waktunya polemik wacana wisata halal di Danau Toba diakhiri dengan semua pihak kembali ke titik nol,” tutup Charles mengakhiri pernyataannya. (Ril)
