Walikota Medan Didesak Segera Tunjuk Kadis Pendidikan Definitif

Taufiq Hidayah Tanjung

MEDAN |Sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas pendidikan di Kota Medan, Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara merasa miris melihat layanan pendidikan di Kota Medan yang masih jauh dari harapan.

Selain persoalan ekternal, Dinas Pendidikan Kota Medan juga menghadapi masalah internal.  Masalah internal ini pada akhirnya juga berimplikasi pada kualitas layanan pendidikan.

Sejak Kepala Dinas Kota Medan, Drs. Hasan Basri, MM maju sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019, Walikota Medan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kota Medan, Ramlan Tarigan, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Namun sejak Desember 2018, Ramlan Tarigan memasuki masa pension sehingga Walikota Medan kembali mengangkat Plt Kadis Pendidikan Kota Medan, Drs. Marasutan Siregar.

“Padahal sama-sama kita ketahui prestasi yang bersangkutan nyaris tidak ada sewaktu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan beberapa tahun lalu,” kata Koordinator Masyarakat Peduli Pendidikan Sumut, Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd, Minggu (20/1/2019).

Lebih jauh Taufiq mengungkapkan persoalan internal lain yang berdampak pada lemahnya kualitas layanan Dinas Pendidikan Kota Medan, yakni lambatnya Walikota Medan melaksanakan Peraturan Walikota (Perwal) Medan No. 51 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah disahkan pada bulan Juli lalu.

“Perlu diingat bahwa dari 33 kab/kota di Sumatera Utara, Kota Medan adalah salah satu Pemko yang belum menyesuaikan diri secara struktural formasai eselon sesuai dengan nomenklatur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  Artinya Walikota Medan tidak resposif terhadap perubahan dan bahkan mengabaikan peraturan dan regulasi yang sudah diterbitkannya sendiri,” ungkap Taufiq.

Sebab itu Taufiq mendesak Walikota Medan, Dzilmi Eldin, segera mengisi jabatan lowong Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang telah kosong sejak September 2018.

Menurutnya, apabila Walikota tidak segera mengisi jabatan tersebut, maka Walikota berpotensi melanggar Permen PAN & RB No.13 tahun 2014 dimana Men PAN & RB menyatakan bahwa jabatan maksimal Pelaksana Tugas (PLT) hanya berlaku 6 bulan.


“Kita juga meminta agar Walikota segera mengeksekusi perubahan nomenklatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan sejalan dengan Peraturan Walikota Medan No. 51. Sebab akibat tertundanya perubahan sebagaimana dimaksud, menyebabkan tumpang-tindihnya tugas masing-masing personil di lingkungan Dinas Pendidiakan Kota Medan.”

“Terakhir kami meminta kepala Walikota Medan agar mengevaluasi jabatan Maratutan Siregar sebagai Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dinas Kota Medan karena yang bersangkutan adalah kadis minim prestasi dan cenderung gagal dalam memimpin Dinas Pendidikan Kota Medan,” pungkasnya.(rel)