Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Permohonan Sewa Gedung Nasional oleh "Bora" Tidak penuhi Prosedur

Tim Redaksi: Rabu, 12 Desember 2018 | 16:02 WIB

Gedung Nasional Tarutung milik Pemkab Taput
TAPANULI UTARA|Keluarnya rekomendasi  pemakaian gedung nasional Tarutung pada Senin (10/12) untuk kegiatan "Bora" menguak adanya kesalahan prosedur dan kelalaian dalam hal pengeluaran ijin penyewaan aset milik Pemkab Taput tersebut. Pasalnya, di hari yang bersamaan, Pemkab Taput melalui Dekranasda ternyata memiliki agenda untuk pembagian benang kepada petenun di gedung tersebut.


Kondisi itu nyaris membuat ricuh antara Dekranasda dan Bora di gedung nasional, Senin (10/12), kemarin.


Pasalnya, disaat Dekranasda harus membagikan benang kepada ratusan petenun yang telah hadir di dalam gedung nasional, Senin (10/12), sekitar pukul 10.00 wib, di luar gedung, beberapa anggota "Bora" ngotot ingin melaksanakan kegiatannya di gedung itu. Beruntung  dekranasda selesai berkegiatan sekitar pukul 14.00 wib, dan komunitas Bora pun dapat melaksanakan kegiatannya usai itu.


Penelusuran Wartawan ke Bagian Perlengkapan Setdakab Pemkab Taput selaku pengelola gedung nasional, Selasa (11/12), diketahui pemesanan pemakaian gedung nasional oleh "Bora"  tanpa melalui surat permohonan pemakaian gedung. Panitia kegiatan Bora  meminta bantuan kepada Frans Harahap, salah satu PNS di Dinas PUPR Taput, untuk memesan  ke Bagian Perlengkapan. Dan awalnya, dalam pemesanan lewan telepon itu, pemakaian gedung nasional disebut untuk perayaan natal marga Panggabean.


"Kronologinya, sekitar bulan November lalu, frans harahap  menelepon ke staf perlengkapan untuk pemakaian gedung pada nasional.Tujuan pemakaian, untuk perayaan natal temannya yang marga panggabean," kata Bartho Nababan, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Pemkab Taput kepada Wartawan.



Ia menjelaskan, setelah pemesanan itu, di awal Desember, seorang yang bernama Rina Simbolon dari komunitas Bora datang ke kantor bagian perlengkapan untuk menindaklanjuti pemakaian gedung nasional yang dipesan atas nama Frans Harahap tersebut. Ia datang guna pembayaran biaya pemakaian gedung.


"Namun ada perbedaan, di awal mereka memesan untuk natal panggabean. Tapi kemudian untuk natal bora. Namun, akhirnya kita pun mengeluarkan rekomendasi untuk  pemakaian gedung itu pada tanggal 4 desember,"katanya.



Ditambahkannya, beberapa hari sebelum kegiatan Bora, staf Bagian Perlengkapan Pemkab Taput akhirnya sadar ada agenda Dekranasda Taput untuk pembagian benang kepada petenun pada 10 Desember di Gedung Nasional.


Menyadari itu, staf Bagian perlengkapan pun melakukan upaya agar kegiatan Bora dapat dialihkan ke gedung lain.

Karena sesuai dengan aturan, lanjut Bartho, rekomendasi pemakaian gedung  kepada penyewa dapat dibatalkan apalabila ada kegiatan Pemkab Taput di hari yang bersamaan. Dan aturan itu, katanya, tercantum pada huruf G rekomendasi untuk Bora.


"Sejak minggu kami sudah kordinasikan kepada Bora agar kegiatan dialihkan ke Wisma Evi Roida. Sebagai gantinya, kami siap membantu biaya yang timbul. Awalnya mereka mau. Tapi kemudian pada hari senin mereka mengatakan kegiatannya harus tetap dilaksanakan di gedung nasional,"terangnya.


Padahal, lanjut Bartho, pembatalan penyewaan gedung lajim terjadi. Ia mencontohkan, ada beberapa pemesanan penyewaan gedung nasional yang dibatalkan. Seperti contoh terdekat, pada saat gedung nasional dipakai oleh pasukan Brimob yang sedang tugas pengamanan Pilkada Taput.


"Dan biasanya ketika ada kejadian seperti itu, kita mengganti dengan mencari gedung yang serupa dengan gedung nasional ini. "katanya.


Bartho mengakui ada kelalain dalam proses pengeluaran rekomendasi tersebut. Namun hal itu katanya tidak sengaja dilakukan.


"Beruntung dua kegiatan itu tetap berjalan kemarin. Kegiatan Dekranasda berjalan. Dan kegiatan bora pun berjalan hingga selesai sekitar pukul 21.00 wib,"ujarnya.


Dikonfirmasi secara terpisah, Frans Harahap, PNS di Dinas PUPR Taput kepada Wartawan mengakui memesan pemakaian gedung nasional untuk tanggal 10 Desember. Menurutnya,  temannya bernama Maria Hutabarat meminta bantuannya memesan pemakaian gedung nasional untuk kegiatan natal marga suaminya yang bermarga Panggabean.


"Saya hanya membantu memesan. Karena Maria Hutabarat ini adalah teman saya. Tapi yang saya kesalkan, ternyata jadi seperti ini. Saya jadi merasa tidak enak," katanya.



Terpisah, Maria Hutabarat yang ingin dikonfirmasi melalui selulernya tidak dapat meminta klarifikasinya. Pasalnya, saat nomor kontak handphone Maria Hutabarat yang diperoleh dari Frans Harahap dihubungi, tidak menjawab panggilan.


Untuk diketahui, beredar di media sosial facebook, adanya upaya penghalangan kegiatan Bora di Gedung Nasional. Postingan itu kemudian dikomentari beragam. Ada yang tidak mendukung hal itu dibesar-besarkan dan diharapkan tidak dipolitisasi. (tu-1)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html