 |
| Pemberian santunan |
Peresmian Gedung Kantor Cabang Medan Utara ini dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto yang diwakili Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Nauval Mahfud, disaksikan Deputi Direktur Wilayah Sumbagut Umardin Lubis, para Asisten Deputi, para Kepala Cabang se-Sumbagut.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama unsur Forkopimda Sumut, Camat Medan Marelan Tengku Chairuniza SSos MAP, para pimpinan perusahaan, pengurus asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, tokoh agama, tokoh
Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis dalam smabutannya mengatakan, keberadaan gedung kantor baru ini merupakan hadiah ulang tahun ke-41 BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat begitu representatif dengan tujuan agar dapat melayani peserta lebih maksimal lagi.
Sebab sebelumnya, kata Umardin, Cabang Medan Utara atau yang dulunya juga disebut dengan istilah Cabang Belawan hanya berstatus kontrak di Gedung Pelni, Jalan Krakatau, Medan. "Bangunan ini didirikan di areal seluas 9.250 meter persegi. Dibangun sejak maret 2016, sempat tertunda dan akhirnya siap pada 9 November 2018. Jadi sejak 10 Desember kemarin sudah mai ditempati," ujar Umardin.
Kantor Cabang Medan Utara ini, tambahnya, merupakan satu dari 11 kantor cabang yang ada di bawah naungan Kantor Wilayah Sumbagut. "Empat kantor di Aceh, tujuh di Sumut. Saat ini tinggal dua lagi yang masih berstatus kontrak, yakni di Binjai dan Padangsidimpuan. Tapi kita sudah punya tanah dan akan segera dibangun pada 2019 mendatang," papar Umardin.
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mengapreasiasi keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Harapannya, semua warga Sumut harus tercover dalam jaminan sosial tersebut. "Semoga dengan diresmikannya kantor ini, semakin bisa meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal lagi kepada warga Sumatera Utara," katanya.
Edy melanjutkan, dirinya baru-baru ini dikejutkan dengan adanya dua tenaga kerja yang tewas dan patah kaki di rumah dinasnya. "Baru-baru ini saja saya tahu dan sudah keburu dilapor ke polisi. Saya marahi anggota, kok bisa ada orang mati jatuh dari atap. Kenapa jatuh? Sudah begitu, yang meninggal cuma dikasih Rp 3 juta, seolah itu sudah deal. Masak nyawa manusia dibuat sepeti itu? Saya marah sama anak buah," katanya.
Seandainya pekerja tersebut didaftarakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Edy, tentunya hal-hal seperti ini tidak perlu sampai lapor ke polisi. "Jadi ini saya sangat serius soal jaminan sosial ini," katanya seraya berharap BPJS Ketenagakerjaan punya kelembagaan yang kuat dan mau jemput bola dalam mengcover jaminan sosial bagi rakyat, khususnya masyarakat Sumut.(*)
