loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Pendekatan Indonesia Sentris Bertujuan Ciptakan Keadilan dan Pemerataan

Tim Redaksi: Senin, 26 November 2018 | 17:59 WIB


SURABAYA- Kebijakan dan orientasi pembangunan yang bertumpu pada keadilan sosial dan pemerataan menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih maju dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. Pengerjaan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah di tanah air telah menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, sehingga memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi di masa depan.

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi penduduk. Anak muda akan mendominasi jumlah populasi beberapa tahun ke depan yang disebut bonus demografi.

Namun, kesempatan menerima bonus demografi tidak bisa diterima begitu saja. Indonesia musti membuka, merancang, dan menyiapkan bekal khusus untuk memperkuat barisan anak muda melalui SDM.

Kebijakan tersebut diuraikan secara gamblang oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara dalam “Solidaritas untuk Indonesia Lebih Baik” di Grand City Mall & Convex Surabaya, Minggu, 25 November 2018, di hadapan kurang lebih 5.000 warga Jawa Timur yang terdiri dari para pengusaha, karyawan, dan pelaku bisnis lainnya.


Moeldoko juga memaparkan beberapa keunggulan yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur dan keadaan ekonomi. “Pemerintah saat ini membangun dengan pendekatan Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris atau Sumatera Sentris. Hampir semua pembangunan infrastruktur telah disamaratakan, seperti misalnya pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, jembatan, dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Dalam rangka menjaga stabitilas ekonomi, Presiden Joko Widodo telah bekerja keras untuk menjaga di tengah korporasi ekonomi dunia.”Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,5%, tetapi Indonesia masih mampu menjaga dan menumbuhkan 5,17%,”tegasnya.

Kemudian, mengenai inflasi Indonesia masih dibilang cukup bagus. Pada akhir pemerintahan nanti akan diberesi 3,5%. Apabila inflasi tidak bisa diimbangi, maka akan berpengaruh pada harga pangan dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. “Pemerintah bahkan sering turun tangan sendiri, untuk melihat harga pasar sekarang berapa dengan melakukan survei di lapangan,” demikian mantan Panglima TNI menjelaskan.

Moeldoko juga mengajak seluruh orang yang hadir dalam acara tersebut untuk selalu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, dengan belajar dari negara-negara lain yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Acara tersebut juga dihadiri Dato’Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Airlangga Hartanto, MBA, MMT. Keduanya juga memaparkan pandangannya dalam kebijakan ekonomi politik yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.

Airlangga memaparkan bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. “Presiden Joko Widodo sudah memaparkan suatu pandangan atau visi yang disebut Making Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian tersebut.

Sementara Dato Tahir menjelaskan bagaimana orientasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi ikut membantu dan mendorong para pengusaha untuk mengoptimalkan perannya. “Saya sudah berkeliling ke mana-mana, ke hampir segala tempat di seluruh dunia. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk berusaha daripada Indonesia. Indonesia memiliki segala-galanya, termasuk keramahtamahan yang menjadi modal utama,” paparnya. (ril/hen). 

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html