Demo BPN dan Pemkab Langkat, Massa: PT Amal Tani Curi Tanah Kami

Demo BPN dan Pemkab Langkat, Massa: PT Amal Tani Curi Tanah Kami

LANGKAT│Ratusan masyarakat menggelar demo. Mengatasnamakan Kelompok Tani Jaya dan Kelompok Tani Sumber Rejeki asal Desa Seibertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, mereka "duduki" kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat dan Badan Pertanahan Negara (BPN), Kamis (15/11).

Unjuk rasa terkait lahan mereka yang diduga dirampas PT Amal Tani, di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Meski sudah berulang kali melaporkan kasus penyerobotan. Masyarakat tidak kunjung mendapatkan hasil maksimal. Pertemuan juga kerap dilakukan untuk mencari jalan keluar.

Kesal, akhirnya sekitar delapan ratusan masyarakat petani menggelar aksi besar-besaran. Didepan kantor BPN, massa yang didominasi kaum ibu membawa berbagai peralatan dapur. Baik piring kaleng dan tutup panci, mereka berorasi sembari memukul-mukul peralatan dapur.

Selain kaum ibu, terlihat juga kaum bapak dan pemuda yang tergabung dalam keluarga kelompok. Mereka menuntut agar BPN Kabupaten Langkat, segera membatalkan HGU PT Amal Tani. Sebab, mereka nilai HGU yang dikeluarkan cacat hukum. Karena, dalam HGU yang disahkan BPN, ada lahan masyarakat sekitar 1500 hektar. Mereka juga memiliki akte atas lahan dimaksud.

M Ramidi Tarigan (53) bercerita, bahwa dahulu dirinya bersama keluarga membuka lahan, hingga pohon karet yang mereka tanam sudah tumbuh besar. Namun, pada tahun 1984, segerombolan preman menebangi pohon karet mereka. Bukan hanya milik kelurganya saja, tetapi semua milik masyarakat petani yang ada disana.

"Bahkan warga yang saat itu memberi perlawanan meninggal dibantai para preman saat itu. Karena merasa terancam, kami banyak yang mundur. Dan pada saat itulah lahan kami dikuasai PT Amal Tani," papar warga Desa Suka Rejo Kecamatan Serapit ini. 

Sembari meneteskan air mata, dia dan kaum ibu terus bercerita pahit dan kelamnya membuka lahan. Karena tidak ada terbentuknya tim terpadu sesuai penunjukan Tim Saber Pungli Pusat. "Permasalaha ini sempat dibahas beberapa kali, sayang tidak ada juga sampai saat ini penyelesaianya," lirih mereka.

Bahkan, jelas mereka, untuk penyelesaian masalah, banyak pihak - pihak yang menjanjikan penyelesaian penyerobotan lahan, sehingga masyarakat pada Minggu tanggal 11 Oktober 2018 lalu, kembali melakukan pertemuan dipasilitasi Polres Langkat. Namun sampai saat ini tidak ada berita untuk menyelesaikan masalah. "Tidak ada upaya pihak Pemkab Langkat dan BPN Langkat serta pihak terkait dalam penyelesaian perampasan lahan, kemana lagi kami harus mencari keadilan," tanya mereka menitihkan air mata.

"Atas dasar aksi inilah kami lakukan untuk menagih janji bapak-bapak yang terhormat,"  timpal Brawijaya Meliala sebagai ketua Kelompok Tani Jaya.

Menurutnya, dari ratusan orang yang berunjuk rasa tersebut, mereka membagi dua grul, satu grup di kantor BPN dan satu lagi di Kantor Bupati Langkat. "Kami hanya ingin minta keadilan," sebut dia.

Unjuk rasa petani tersebut berjala tertib di bawah pengawala personil Polres Langkat dan Satpol PP Kabupaten Langkat. Selang beberapa saat, 6 orang perwakilan petani pengunjuk rasa menemui BPN Langkat didalam kantor BPN Langkat. Namun tak kunjung jua ada hasil yang maksimal.

"Apa yang mau dibicarakan kalau hanya penjelasan kami tidak mau. Kami mau batalkan HGU PT Amal Tani, karena kami sudah jenuh menunggu hasilnya terangnya dan menolak permintaan pihak BPN," tutur Brawijaya.

Pertemuan antara perwakilan petani pengunjuk rasa dan BPN Langkat masih berlangsung, sementara jurnalis yang hendak menjalankan tugas jurnalismenya ditolak kehadirannya dalam pertemuan tersebut oleh salah seorang pegawai BPN Langkat bermarga Pasaribu. (lkt-1)