LANGKAT-Aliansi Kontraktor
dari wilayah Langkat Hilir menggelar aksi unjuk rasa. Aksi yang dikomandoi
oleh Ketua Kadin Kabupaten Langkat dan Yusuf Kaban kordinator lapangan
(Koorlap) Anto Singarimbun. Selain dilakukan di depan Pintu Gerbang Dinas PUPR
Jln T. Amir Hamzah Stabat. Aksi demo juga berlangsung di Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan massa berjumlah sekitar 300 orang, Senin
(5/11/2018).
Adapun tuntutan pengunjuk rasa dilatarbelakangi pembagian proyek di Pemkab
Langkat, khususnya yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pemukiman dan Pemukiman
Rakyat (PUPR) dinilai tidak transfaran.
"Harus transfaranlah, inikan tidak dan terkesan ada tidak pidana
Korupsi dan Kolusi (KKN) dan diduga ada kepentingan pihak dalam hal ini PU itu
sendiri," teriak massa.
Sebab, jelas mereka, selama ini Aliansi Kontraktor dan Kadin Langkat selama
ini tidak mendapatkan proyek. Malah justru pihak-pihak lain dari luar Kabupaten
Langkat mendapat jatah Proyek di PAPBD dan RAPBD. "Kalau seperti ini, mau
makan apa anak dan istri kami," sebut mereka.
Mereka berharap, agar dalam pembagian proyek PAPBD dibagikan oleh anak
Stabat. Namun sayang, yang justru kontraktor dari Stabat tidak mendapatkan
proyek.
"Proyek PAPBD PU Langkat sengaja dijadikan ajang kepentingan oknum
pejabat tertentu, seperti Polres, Kejati dan DPRD, sehingga para pemilik PT dan
CV yang ada Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi dengan alasan
tertentu," jelas mereka.
Usai menggelar aksi didepan gedung Pekerjaan Umum (PU) Langkat, sekitar
pukul 10.55 WIB, pengunjuk rasa diterima oleh Edianto Kasubag Umum Dinas PU.
Dirinya mengatakan, bahwa tender dan penyaluran proyek sesuai dengan aturan
yang sudah ditentukan dan dikatakan hari ini para pejabat PU tidak ada
ditempat.
Merasa tidak ada tanggapan, para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di
depan pintu masuk Gedung DPRD Langkat dengan melakukan orasi dan mengatakan
tuntutannya.
Dalam orasi beberapa menit, akhirnya sekitar pukul 12.11 wib, perwakilan
pengunjuk rasa sejumlah 10 orang dipimpin Yusuf Kaban (Gapeknas) diterima oleh
Komisi D diruang Rapat Komisi D Gedung DPRD Kab. Langkat oleh Syamsul Bahri dan
H. Agus Salim anggota DPRD Komisi D bidang pembangunan Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang.
Merekapun melakukan dialog dan hasilnya DPRD Meminta agar Dinas PU lebih
Profesional. "Kita harapkan Dinas PU lebih profesional lagi dan
mengutamakan kontraktor lokal," pinta anggota DPRD.
Mereka juga memohon agar masalah pembagian proyek kepada kontraktor lokal
direalisasikan Paket PL untuk rekanan lokal dan komitmen pihak PU.
"Ironis, rekanan dari Stabat yang sudah dijanjikan oleh pihak PU di proyek
PL dan Perkim serta Kejaksaan komit, namun sampai saat ini belum ada
realisasi," jelas DPRD berharap permasalahan terselesaikan.
Selama aksi unjuk rasa untuk mengantisipasi situasi yang berkembang pihak
Polres Langkat menurunkan 1 SST Dalmas Polres Lkt dan Anggota Koramil 07/Stb,
serta Anggota Unit Intel Kodim 0203/Lkt, untuk menjaga keamanan. Sekitar pukul
12.58 kegiata Aksi Unjuk Rasa selesai dengan Tertib dan Aman. (lkt-1)
