Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Diabaikan Pemkab, Puluhan Tahun Bukit Lawang Lahan Parkir Tak Memadai

Tim Redaksi: Kamis, 05 Juli 2018 | 18:37 WIB

Lokasi parkir sepedamotor yang dibuat olah masyarakat tanpa mendapat sentuhan tangan Pemkab Langkat.




LANGKAT-Puluhan tahun sudah objek Wisata Bukit Lawang berdiri. Sayang, sejauh ini lokasi yang sudah dikenal hingga mancanegara ini dinilai minim sentuhan tangan Pemkab Langkat. Misalnya, lahan parkir di lokasi ini kurang memadai, khususnya untuk roda dua.

Menurut pengakuan masyarakat di objek Wisata Bukit Lawang, Kamis (5/7), lokasi parkir sejauh ini hanya untuk mobil dengan ukuran yang cukup sempit. Sementara, pengguna sepedamotor memarkirkan kendaraan sesuai petunjuk masyarakat setempat.

Sehingga roda dua tampak menumpuk di setiap lahan kecil yang disiapkan. "Parkir roda dua masyarakat yang kelola. Kemana diarahkan masyarakat, ya kesitulah pengguna sepedamotor,” kata Dika.

“Nanti karcis masuk diambil dan ditukar ke pos retribusi. Makanya, kalau ada wisatawan menggunakan sepedamotor, masyarakat setempat berebut untuk memyediakan lahan parkir," timpal Dika, warga Bukit Lawang yang mengaku sudah puluhan tahun menetap disana.

Dika mengakui, sampai saat ini Pemkab Langkat tidak perduli dengan Bukit Lawang. Sehingga kondisi bukit lawang semeraut dan seolah tidak ada sentuhan yang berarti.

"Masyarakat maunya ada penataan. Sehingga suasana di Bukit Lawang semakin rapi dan nyaman. Sehingga wisatawan terus berdatangan dan menjadikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi,” ucapnya.

Dika mengungkapkan, masyarakat yang mencari nafkah di Bukit Lawang pernah meminta Pemkab Langkat untuk menata bangunan di sepanjang aliran Sungai Bukit Lawang. "Dulu kami minta pedagang ditata. Setiap pedagang kami minta dikelompokkan, yang jual buah digabung dengan penjual buah, pakaian dengan pakaian, dan begitu seterusnya," ungkap Dika.

Namun, permintaan itu tidak ada respon dan akhirnya masyarakat membangun secara pribadi sampai saat ini. "Kalau sekarang Bukit Lawang semrawut bukan lagi salah masyarakat, tetapi Pemkab yang tidak merespon. Kalau tadinya ada penataan dan kami dikenakan pajak atau retribusi, tentunya kami tidak keberatan," tegasnya. (lkt-1)


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait