Presiden Jokowi sangat serius meletakkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Setelah berbagai proyek infrastruktur dikerjakan di seluruh tanah air, agenda berikutnya adalah peningkatan kualitas manusia.
Dalam agenda ini, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah masih tingginya tingkat kekurangan gizi pada anak-anak yang berakibat pada tingginya angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menurunkan angka stunting di Indonesia melalui berbagai rencana aksi dan program yang melibatkan sebanyak mungkin kementerian dan lembaga yang terkait. Saat ini, satu dari 3 anak Indonesia diindikasi menderita stunting karena berbagai sebab, mulai dari gizi buruk, perubahan perilaku masyarakat, sampai dengan pengetahuan yang masih minim.
Presiden Jokowi juga berkali-kali menyelenggarakan rapat terbatas, mendatangi berbagai Posyandu, mengampanyekan peningkatan gizi bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak sampai dengan umur 2 tahun atau yang sering disebut sebagai periode emas seribu hari pertama kelahiran. Ia meminta adanya rencana aksi yang konkret untuk mengatasi masalah ini.
Salah satu program penanganan stunting yang programatis dan melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara adalah penyelenggaraan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang dituanrumahi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. WNPG ini melibatkan berbagai pihak antara lain akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat luas.
Widyakarya yang berlangsung tanggal 3-4 Juli 2018, adalah penyelenggaraan WNPG yang ke-11. Kegiatan ini melibatkan antara lain Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan Badan Standardisasi Nasional.
Sehari sebelum kegiatan diselenggarakan, 2 Juli 2018, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, dalam pertemuan dengan Kepala LIPI selaku penyelenggara mengatakan, “Pemerintah menjadikan Pencegahan Stunting sebagai Program Prioritas Nasional. Ada 100 kabupaten menjadi prioritas intervensi di tahun 2018 dan 160 kabupaten di tahun 2019.”
Moeldoko menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan stunting adalah peluncuran Gerakan Nasional Cegah Stunting, melalui kunjungan Presiden Jokowi ke desa-desa prioritas. “Ini sekaligus untuk memotivasi Pemerintah Daerah dalam perjuangan ini.” Ia menambahkan perlunya penguatan infrastruktur posyandu sebagai garda terdepan Cegah Stunting. “Jika kader bisa mendeteksi leboh dini kemungkinan terjadinya masalah gizi, maka pencegahan stunting bisa lebih optimal dilakukan.”
Panglima TNI 2013-2015 tersebut juga merespon positif produk-produk inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi pangan lokal, dengan pendampingan teknologi inovasi dari LIPI. “Saya menyarankan produk-produk demikian untuk ditampilkan saat kunjungan ke daerah dengan lebih mengangkat desa yang memproduksi, sehingga ada kebanggaan dari desa produsen dan mengangkat ekonomi desa tersebut,” kata Moeldoko.
WNPG tahun ini juga bukan hanya melihat pentingnya pencegahan stunting, tetapi juga membahas pentingnya intervensi pencegahan secara komprehensif terhadap persoalan stunting yang sedang terjadi. Terdapat lima topik utama yang dibahas pada WNPG XI: yaitu (i) peningkatan gizi masyarakat, (ii) peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, (iii) peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, (iv) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta (v) koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam WNPG XI Tahun 2018 adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan/percepatan efektivitas kebijakan, program dan strategi penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia.
“Tujuan dari penyelenggaraan WNPG XI ini yakni untuk merumuskan strategi percepatan efektivitas kebijakan, serta program pangan dan gizi terkait prevalensi stunting secara lintas pemangku kepentingan untuk lima tahun kedepan, guna masukan RPJMN 2020-2024, yang didalamnya akan keluar standar Angka Kecukupan Gizi dan diharapkan menjadi acuan lima tahun mendatang,” katanya. (alois)
