Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara ( Sumut) Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, pihak kepolisian dipastikan bertindak Netral dalam pelaksanaan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Hal itu ditegaskan Kapolda menjawab tudingan mahasiswa di Ruang Aula Catur Prasetya Poldasu, Kamis (26/4/2018).
Jenderal bintang dua ini mengaku, dirinya selalu berpikir positif, siapapun boleh menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, namun ia menegaskan bahwa dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat jangan bersifat fitnah. Kata dia, Tuhan pun marah kalau ada fitnah.
"Aksi tersebut sah-sah saja karena mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya kepada Perwakilan Rakyat. Namun apa yang menjadi tuntutan melalui pernyataan sikap tertulis tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya menuding cenderung mengarah ke fitnah. Kita pastikan Polri akan selalu netral dalam Pilkada Sumut," tegas Kapolda
Untuk itu, Kapolda berharap mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara agar tidak melempar isu yang dapat berujung fitnah dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
"Hendaknya kita sama-sama menjaga agar proses pelaksanaan Pilkada Sumut nanti dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan pihaknya yakin polisi tetap netral dalam Pilkada Sumut.
"Kita pastikan pimpinan di jajaran Polda Sumut tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya mengamankan proses Pilkada di Sumut. Tidak ada dasarnya Kapolda Sumut memiliki kepentingan di Sumut, sementara beliau sendiri juga bukan putra asli Sumut dan tidak memiliki saudara di Sumut. Apalagi, Kapolri dan Panglima TNI sampai datang ke Medan untuk menegaskan bahwa Polri dan TNI akan selalu netral," ucap Rina.
Terkait kasus pidana pemilu JR Saragih yang dinilai pihak mahasiswa jalan di tempat, Rina menyatakan kasus tersebut bukan ditangani Polda Sumut tetapi pihak Sentra Gakkumdu.
"Kasus itu ditangani Gakkumdu. Gakkumdu tidak hanya Polisi tetapi juga ada Jaksa, Panwaslu, yang kesemua unsur tersebut bekerjasama dalam satu atap. Bukan Polda Sumut. Sama seperti di KPK ada polisi, ada jaksa. Itu tetap Gakkumdu bukan Polda Sumut," imbuhnya.
"Segala keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan Gakkumdu, pihak-pihak tersebut saling berkoordinasi tanpa ada campur tangan dari Polda Sumut," lanjut Rina.
Sebelumnya, Mahasiswa yang mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Rabu (25/4/2018) siang.
Dalam aksinya, mereka mendesak lembaga DPRD Sumut untuk memanggil Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw karena dianggap tidak netral dalam proses Pilkada Sumatera Utara.
Salah seorang presidium mahasiswa, Abdul Razak, menjelaskan sejumlah alasan Kapolda Sumut dianggap tidak netral pada perhelatan Pilgubsu 2018.
"Kami memiliki video Kapolda Sumut diduga mengintervensi kepala daerah untuk diarahkan ke salah satu paslon Pilgubsu. Kami mengecam ini karena kepolisian, TNI dan ASN harus netral," kata Razak.
Seorang Presidium lainnya, Wildan Ansor juga menyinggung kasus JR Saragih yang sedang ditangani Polda Sumut.
"Kasusnya terkesan berhenti setelah JR Saragih menyatakan dukungan ke Cagub-Cawagubsu Djarot-Sihar. Apa kabar dengan kasus JR? Polda Sumut harus profesional dalam penuntasan kasus ini," katanya.
Aspirasi mahasiswa diterima Ketua dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Muhri Fauzi Hafiz. Dikatakan Muhri, dirinya segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Sumut.
"Insya Allah sebelum puasa nanti kita sudah rapat bersama Kapolda Sumut. Aspirasi ini tentu akan kami perjuangkan bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Sumut Bapak Nezar Djoeli," ucap Muhri. (ril)
