Komisi A DPRD Medan berjanji akan tetap menindaklanjuti soal mahalnya biaya serta indikasi monopoli pengurusan sertifikat di MSDC (Medan Safety Driving Centre) sebagai salah satu persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Medan.
"Persoalan ini akan tetap jadi atensi kita dan kita tindaklanjuti menyelesaikannya," kata Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularnya, Senin (19/2/2018).
Namun politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengungkapkan pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pemanggilan terhadap pihak MSDC, dikarenakan tidak adanya laporan atau pengaduan masyarakat secara tertulis ke DPRD Medan atau ke Komisi A.
"Selama ini kita akui yang ada hanya pengaduan secara lisan, dan tak ada secara tertulis. Sehingga kita belum bisa memanggil pihak MSDC untuk minta penjelasan terkait dengan permasalahan ini," ujar Andi.
Sebab, lanjut Andi, pimpinan DPRD Kota Medan tidak mau mengeluatkan surat pemanggilan kepada pihak MSDC jika tak ada pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat kepada DPRD Medan.
"Karena sesuai aturan, Komisi A tidak bisa melakukan pemanggilan langsung. Semuanya harus melalui pimpinan. Jadi karena gak ada laporan tertulis dari warga, pimpinan pun gak mau melakukan pemanggilan," katanya.
Namun begitu, lanjut Andi, pihaknya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kapolrestabes Medan untuk meminta masukan terkait masalah sertifikat ini.
"Selain masalah sertifikat dan pengurusan SiM tersebut, kita juga ingin bertukar pikiran soal rencana pembentukan Polsek Tuntungan," ungkap Andi.
Seperti diberitakan sebelumnya, setiap warga yang hendak mengurus SIM harus melengkapinya dengan sertifikat dari MSDC dengan harus membayar Rp.400 ribu lebih, dan biasanya lulus ujian pengurusan SIM.
Di sisi lain, kewenangan pihak MSDC sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat, sehingga terkesan adanya monopoli. (Satria)
