[caption id="attachment_79524" align="aligncenter" width="1080"]
Pemkab Simalungun Tak Hadir, RDP Bahas Nasib Guru Honor Dibatalkan [/caption]
Rapat dengar pendapat (RDP) di aula DPRD Sumut Jalan Iman Bonjol Medan, pada Selasa (23/5/2017) ternyata dibatalkan. Padahal agenda yang dibahas berupa pemecatan sepihak 700-an guru honorer dan gaji 6 bulan yang tak dibayar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.
Forum Guru honorer Simalungun (FGHS) kecewa dengan sikap Pemkab Simalungun yang mangkir dari undangan rapat ini.
"Mereka absen tanpa memberi alasan," terang Ketua FGHS Ganda Armando Silalahi, Rabu (24/5/2017).
Ganda mengaku kecewa atas sikap Pemkab Simalungun yang tidak mengindahkan surat undangan dari DPRD Sumut Komisi E.
"Kami menyesalkan dan kecewa kepada Dinas pendidikan, Bupati dan Sekda Simalungun yang tidak hadir dalam RDP," ungkapnya.
Dia berharap pihak DPRD Sumut segera menepati janji untuk tindak lanjut kepada Pemkab Simalungun.
"Harapan kami supaya DPRD Sumut segera turun ke Simalungun," harapnya.
Sementara, Anggota DPRD Sumut komisi E, Zulfikar menyayangkan ketidakhadiran Pemkab Simalungun dalam forum RDP ini.
Menurutnya RDP tersebut merupakan forum yang tepat untuk mencari solusi. Pihaknya akan segera turun ke lingkungan Pemkab Simalungun untuk menindaklanjuti sikap Pemkab Simalungun.
"Menyikapi ini, kita harus jemput bola dan langsung turun ke lapangan. Segera akan kami kabari pihak FGHS, FGS, Pospera," ujarnya.
Kemudian, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Liston Hutajulu mengaku pihaknya siap mengawal proses permasalahan guru-guru honorer dengan Pemkab Simalungun.
"Kami akan siap mengkawal dan tidak mundur sekalipun bupati Simalungun kebal hukum," pungkasnya.
RDP kemarin hanya dihadiri oleh anggota DPRD Sumut, Pospera, FGHS, FGS, dan perwakilan Dinas Pendidikan Sumut. Dari pihak Simalungun tidak ada yang hadir.(sandy)
Pemkab Simalungun Tak Hadir, RDP Bahas Nasib Guru Honor Dibatalkan [/caption]Rapat dengar pendapat (RDP) di aula DPRD Sumut Jalan Iman Bonjol Medan, pada Selasa (23/5/2017) ternyata dibatalkan. Padahal agenda yang dibahas berupa pemecatan sepihak 700-an guru honorer dan gaji 6 bulan yang tak dibayar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.
Forum Guru honorer Simalungun (FGHS) kecewa dengan sikap Pemkab Simalungun yang mangkir dari undangan rapat ini.
"Mereka absen tanpa memberi alasan," terang Ketua FGHS Ganda Armando Silalahi, Rabu (24/5/2017).
Ganda mengaku kecewa atas sikap Pemkab Simalungun yang tidak mengindahkan surat undangan dari DPRD Sumut Komisi E.
"Kami menyesalkan dan kecewa kepada Dinas pendidikan, Bupati dan Sekda Simalungun yang tidak hadir dalam RDP," ungkapnya.
Dia berharap pihak DPRD Sumut segera menepati janji untuk tindak lanjut kepada Pemkab Simalungun.
"Harapan kami supaya DPRD Sumut segera turun ke Simalungun," harapnya.
Sementara, Anggota DPRD Sumut komisi E, Zulfikar menyayangkan ketidakhadiran Pemkab Simalungun dalam forum RDP ini.
Menurutnya RDP tersebut merupakan forum yang tepat untuk mencari solusi. Pihaknya akan segera turun ke lingkungan Pemkab Simalungun untuk menindaklanjuti sikap Pemkab Simalungun.
"Menyikapi ini, kita harus jemput bola dan langsung turun ke lapangan. Segera akan kami kabari pihak FGHS, FGS, Pospera," ujarnya.
Kemudian, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Liston Hutajulu mengaku pihaknya siap mengawal proses permasalahan guru-guru honorer dengan Pemkab Simalungun.
"Kami akan siap mengkawal dan tidak mundur sekalipun bupati Simalungun kebal hukum," pungkasnya.
RDP kemarin hanya dihadiri oleh anggota DPRD Sumut, Pospera, FGHS, FGS, dan perwakilan Dinas Pendidikan Sumut. Dari pihak Simalungun tidak ada yang hadir.(sandy)
