Kapasitas daya pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara ( PLN )diminta diaudit dan diivestigasi. Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut, Juliski Simorangkir, sabtu (20/02/2016).
Juliski menilai saat ini kinerja PLN semakin bobrok. Ia mengatakan alat pembangkit listrik yang dimiliki PLN untuk menunjang penambahan daya serta program mini hydro cukup untuk mendistribusikan listrik di Sumut.
“Kita tahu bahwa PLN punya 100 MW untuk disalurkan, ditambah lagi dengan mini hydro yang saat ini sudah banyak dibangun. Namun diduga yang dikeluarkan hanya 50 MW saja. Apa penyebabnya ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena biaya untuk 100 MW itu sekira Rp100 triliun,” katanya.
Untuk itu, ia menjelaskan, pihaknya perlu mengetahui berapa mega watt sebenarnya yang dihasilkan oleh PLN dan berapa yang didistribusikan.
“Jangan asal membangun dan membeli pembangkit baru saja, tetapi rakyat Sumut tidak mengetahui berapa total jumlah dayanya. Dan kita juga ingin tahu berapa pembangkit mini hydro yang dibeli dengan berapa mega watt jumlahnya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pengolahan limbah yang dihasilkan oleh PLN.
“Nah, untuk masalah limbah ini juga, sampai sekarang kita tidak mengetahui bagaimana pengelolaannya, siapa pemenang tendernya dan transporternya serta kemana dibuang. Hal ini juga harus dilakukan investigasi dan audit,” tegas politisi Partai PKPI ini.(snd)
