[caption id="attachment_41427" align="aligncenter" width="500"]
Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki.[/caption]
Penasihat bidang hukum bagi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA) Rizal Ramli, Otto Hasibuan menyatakan, ada hikmah luar biasa dari terungkapnya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto.
Advokat senior itu mengatakan, mencuatnya kasus yang kini dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu telah menghindarkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- dari jebakan politik serius.
“Tuhan melindungi Presiden Jokowi. Tuhan telah menyelamatkan presiden dari kemungkinan fitnah yang kejam,” ujar Otto melalui layanan pesan singkat, Rabu (25/11) malam.
Otto mengatakan, andai kasus itu tak terungkap dan ternyata Presiden Jokowi akhirnya menyetujui perpanjangan kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua, maka tak bisa dibayangkan imbasnya. Sebab, dalam transkrip pembicaraan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), ada omongan agar Jokowi diberi saham 11 persen di perusahaan pembangkit yang akan dibentuk PTFI.
“Saya tidak bisa bayangkan apa jadinya kalau Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak Freeport, pastilah orang akan percaya dan menuduh presiden benar-benar menerima 11 persen saham Freeport seperti yang diperdengarkan dalam rekaman,” ucap Otto.
Ia menambahkan, akan muncul persoalan serius seandainya rekaman tentang dugaan pencatutan itu tak dibuka dan ternyata Presiden Jokowi memperpanjang kontrak karya bagi PTFI. Pasalnya, rekaman itu bisa digunakan untuk memeras Jokowi.
“Rekaman itu bisa dijadikan alat untuk mem-blackmail (memeras, red) presiden. Sehingga presiden akan tersandera dengan rekaman itu,” tandas Otto.
Untungnya, kata mantan ketua umum Peradi itu, Jokowi ternyata masih konsisten menolak perpanjangan kontrak PTFI. “Maka sirnalah tuduhan yang mungkin timbul kepada presiden,” sambung Otto.
Lebih lanjut Otto mengatakan, pada periode Juni hingga Agustus lalu memang ada seorang menteri yang berupaya meloloskan perpanjangan kontrak karya bagi PTFI. Namun, pada Oktober lalu, kata Otto, ternyata Rizal Ramli masuk kabinet dan mulai meributkan rencana seorang menteri yang hendak meloloskan kontrak karya untuk raksasa pertambangan asal Amerika Serikat itu. “Hingga akhirnya Pak Jokowi menolak perpanjangan,” papar Otto.
Karenanya Otto berharap para menteri berani pasang badan untuk Jokowi yang tetap konsisten membela kepentingan negara. “Semua menteri harus berani pasang badan buat Presiden dalam membela negara meskipun mereka berasal dari partai politik, dan harus memiliki satu tuan, yaitu presiden,” pungkasnya.(ara/bbs)
Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki.[/caption]Penasihat bidang hukum bagi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA) Rizal Ramli, Otto Hasibuan menyatakan, ada hikmah luar biasa dari terungkapnya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto.
Advokat senior itu mengatakan, mencuatnya kasus yang kini dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu telah menghindarkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- dari jebakan politik serius.
“Tuhan melindungi Presiden Jokowi. Tuhan telah menyelamatkan presiden dari kemungkinan fitnah yang kejam,” ujar Otto melalui layanan pesan singkat, Rabu (25/11) malam.
Otto mengatakan, andai kasus itu tak terungkap dan ternyata Presiden Jokowi akhirnya menyetujui perpanjangan kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua, maka tak bisa dibayangkan imbasnya. Sebab, dalam transkrip pembicaraan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), ada omongan agar Jokowi diberi saham 11 persen di perusahaan pembangkit yang akan dibentuk PTFI.
“Saya tidak bisa bayangkan apa jadinya kalau Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak Freeport, pastilah orang akan percaya dan menuduh presiden benar-benar menerima 11 persen saham Freeport seperti yang diperdengarkan dalam rekaman,” ucap Otto.
Ia menambahkan, akan muncul persoalan serius seandainya rekaman tentang dugaan pencatutan itu tak dibuka dan ternyata Presiden Jokowi memperpanjang kontrak karya bagi PTFI. Pasalnya, rekaman itu bisa digunakan untuk memeras Jokowi.
“Rekaman itu bisa dijadikan alat untuk mem-blackmail (memeras, red) presiden. Sehingga presiden akan tersandera dengan rekaman itu,” tandas Otto.
Untungnya, kata mantan ketua umum Peradi itu, Jokowi ternyata masih konsisten menolak perpanjangan kontrak PTFI. “Maka sirnalah tuduhan yang mungkin timbul kepada presiden,” sambung Otto.
Lebih lanjut Otto mengatakan, pada periode Juni hingga Agustus lalu memang ada seorang menteri yang berupaya meloloskan perpanjangan kontrak karya bagi PTFI. Namun, pada Oktober lalu, kata Otto, ternyata Rizal Ramli masuk kabinet dan mulai meributkan rencana seorang menteri yang hendak meloloskan kontrak karya untuk raksasa pertambangan asal Amerika Serikat itu. “Hingga akhirnya Pak Jokowi menolak perpanjangan,” papar Otto.
Karenanya Otto berharap para menteri berani pasang badan untuk Jokowi yang tetap konsisten membela kepentingan negara. “Semua menteri harus berani pasang badan buat Presiden dalam membela negara meskipun mereka berasal dari partai politik, dan harus memiliki satu tuan, yaitu presiden,” pungkasnya.(ara/bbs)
Setuju banget... saya pikir ini merupakan rencana besar untuk menggulingkan Presiden Jokowi, namun mereka gagal karena keburu terbongkar cara-cara busuknya.