Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Tingkatkan Pendapatan Ekonomi, Warga Pagaran Dolok Buat Bumdes Ternak Sapi

Tim Redaksi: Kamis, 03 Agustus 2017 | 16:11 WIB

H.  Ahmad Tajuddin Nasution
Bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi, warga masyarakat di Desa Pagaran Dolok Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten Padang Lawas (Palas) bersepakat membuat badan usaha milik desa (Bumdes) ternak sapi dari dana desa tahun 2017.

"Jumlah total dana desa Pagaran Dolok yang diterima tahun 2017 sebesar Rp 898.706.000. Termasuk di dalamnya alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 122.595.000 dan Silpa dana desa tahun 2016 sebesar Rp 1.459.000," sebut Kepala Desa Pagaran Dolok, H. Ahmad Tajuddin Nasution, Kamis (3/8/2017).

"Sesuai rancangan anggaran belanja (RAB) dana desa Pagaran Dolok tahun 2017, sebesar Rp 735.011.000. Tahun ini, dana desa kami alokasikan untuk dua kegiatan, yaitu Bumdes ternak sapi dan pembuatan 6 unit sumur bor," terangnya.

Untuk Bumdes ternak sapi, lanjutnya, anggarannya sebesar Rp 347 juta, rinciannya, untuk biaya pengadaan tanah desa pertapakan kandang ternak ukuran 8x20 meter, pembuatan kandang sapi ukuran 8x20 meter, pengadaan ternak sapi/lembu sebanyak 27 ekor dan pembelian pakan serta obat-obatan ternak sapi.

"Kami di sini bersepakat membuat Bumdes ternak sapi atau lembu, karena usaha ternak sapi kami yakini memiliki prospek pembangunan ekonomi warga masyarakat yang bagus. Yang jelas, setiap tahun ternak sapi tentunya akan beranak dan berkembang biak," jelasnya.

Di samping akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, yang bertugas mengangon sapi, menjaga dan merawat peternakan sapi. "Usaha ternak sapi juga kami nilai membantu masyarakat di sini dalam pengadaan daging sapi segar," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, guna menjamin ketersediaan air bersih bagi warga di sini, lewat anggaran dana desa, tahun ini dibangun 6 unit sumur bor, termasuk pembuatan tiket air setinggi 3 meter dan pengadaan tangki air sebanyak 6 unit kapasitas 2.000 liter air.

"Sedangkan dana ADD tahun 2017, kita alokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa, pengadaan ATK kantor desa, sarana dan perlengkapan PKK, pemberdayaan masyarakat desa dan Siltab," tutupnya.(pls-1)



Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait