Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Bupati Karo dan Pemprovsu Bahas Perambah Hutan Karo-Langkat

Tim Redaksi: Rabu, 16 Agustus 2017 | 22:35 WIB



Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, menghadiri undangan pertemuan, Selasa (15/8) pukul 10.00 wib di ruang Melati lantai IX kantor gubsu Jl.P.Dipenogoro no.30 Medan tentang pembahasan masalah perambahan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Barisan di kanan kiri jalan Jahe /jalan tembus lintas Karo-Langkat.

Dalam rapat tersebut diungkap kan oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi yang diwakili oleh Plt.sekdaprovsu Ir Ibnu S Hutomo MM, bahwa permasalahan perambahan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Barisan di kanan kiri jalan Jahe /jalan tembus lintas Karo-Langkat, yang mengatasnamakan pengungsi korban erupsi gunung sinabung sudah begitu banyak. “Maka saya utarakan dalam rapat tersebut agar masing masing sebagai utusan yang mewakili rapat tersebut memberikan pendapat, solusi, saran,” beber Ibnu S.Hutomo. MM

Bupati Karo Terkelin Brahmana, memaparkan bahwa benar sekarang ini ada mengatasnamakan sebagai Pengungsi Erupsi Sinabung telah merambah dan menggarap kawasan hutan di Kuta Rakyat, hal ini karena relokasi di siosar belum selesai jadi alasan sebagian warga untuk menggarap kawasan hutan tidak lain hanya membutuhi kehidupan keluarga yang telah mengungsi sekian lama, namun demikian sudah kita sampaikan kepada kalak BPBD untuk dilakukan percepatan penanganan pengungsi supaya kedepan jika warga dipindahkan dari kawasan hutan sudah ada lokasi dan tempat bercocok tanam, Pungkas Terkelin Brahmana.

 Wakapoldasu, Brigjen Pol Agus Andrianto menanggapi dan berkomentar, untuk perambahan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Barisan di kanan kiri jalan Jahe /jalan tembus lintas Karo-Langkat., supaya data akurat, saya pesankan kepada Kapolres Karo AKBP Rio Nababan agar mendata kembali, apakah yang menggarap ini benar benar pengungsi atau ada pihak lain mengatasnamakan pengungsi, ini yang harus diuji, jika bukan pengungsi agar ditindak sesuai hukum yang ada, kalau pengungsi yang tinggal di kawasan hutan tersebut, kordinasikan dengan pemkab karo yang lebih tahu tentang direlokasi, tegas Brigjen Pol Agus Andrianto

 Kepala BPBD Provsu Raidil Akhir Lubis menguraikan apa yang dialami pengungsi di Tanah Karo memang sangat sulit karena ada yang di relokasi dan di evakuasi, sebab sebagian pengungsi yang terkena dampak evakuasi bertahan ke kawasan hutan kuta rakyat melakukan penggarapan karena belum dapat lahan di Siosar.untuk penanganan dampak terkena evakuasi kita masih menunggu surat rekomendasi dari BNPB. Ungkap Riadil Akhir Lubis

 Sementara DANDIM 0205/TK, letkol Inf Agustatius Sitepu pada saat rapat tersebut, membenarkan pantauan dilapangan melalui laporan babinsa bahwa untuk perambahan hutan sudah dirambah oleh yang tidak bertanggungjawab dan ada sudah memperjualbelikan tanah tersebut, artinya sepenuhnya bukan pengungsi oleh sebab itu segera cari solusi,

 “Saran saya pertama lakukan pendataan, kedua lakukan pemindahan ( buat team terpadu) ketiga lakukan reboisasi total setelah penggarap tdk ada lagi keempat buatkan pos kehutanan,”kata Agustatius Sitepu.

 Akhir dalam rapat Sekdaprovsu belum dapat menyimpulkan keputusan lebih lanjut tentang rumusan kesepakatan bagi perambah hutan itu, maka tindak lanjutil dalam rapat sekali lagi diharapkannya sudah ada keputusan bersama.

“ Sekarang sosialisasikan kepada warga yang menggarap hutan di di kuta rakyat perbatasan, agar kedepan masyarakat sudah tau jika kelak akan ditertibkan, sambil menutup rapat, “ujar Ibnu S.Hutomo, MM.

 Hadir dalam rapat tersebut Kolonel Kav Halilintar Sembiring yang mewakili Pangdam I/BB medan, Ditkrimsus Poldasu Kombes Pol Toga Panjaitan, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Rina Sari Ginting, Ketua DPRD Karo yang diwakili Ingan Amin Barus, Thomas Joverson Ginting, Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan, asisten 1 pemerintahan kab.Karo Suang Karo Karo, kepala kehutanan provsu Arlen Purba, kalak BPBD karo Martin Sitepu, kepala BPN Tanah Karo.(marko)



Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait