 |
| Warga Kelurahan Lopian berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan Jadup dan stimulan ekonomi yang hingga tujuh bulan pascabencana belum mereka terima. (mol/yas |
TAPTENG | Tujuh bulan pascabencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 64 kepala keluarga (KK) di Lingkungan II dan VI, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), hingga kini masih menunggu pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan stimulan ekonomi.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.
Saat ditemui Metro-Online.co, Kamis siang (2/7/2026), puluhan warga, mayoritas ibu rumah tangga, menyampaikan keluhan dengan penuh haru. Mereka mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah, mulai dari melengkapi dokumen, membeli materai, hingga meluangkan waktu mengikuti proses pendataan.
Namun, hingga kini bantuan yang mereka harapkan tak kunjung diterima.
"Kami sudah berusaha memenuhi semua persyaratan. Fotokopi berkas, membeli materai, meninggalkan pekerjaan, semuanya kami lakukan demi proses pendataan. Sampai sekarang bantuan belum juga cair. Jawaban yang kami terima hanya diminta untuk bersabar," ujar salah seorang warga.
Menurut warga, bantuan tersebut bukan sekadar program pemerintah, melainkan penopang kehidupan setelah bencana yang meluluhlantakkan perekonomian mereka.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah Aksi Damai pada 17 Juni 2026, saat mereka diterima oleh Bupati Tapanuli Tengah bersama Asisten I, Kepala Pelaksana BPBD, dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, kata warga, pemerintah menyampaikan bahwa pencairan bantuan ditargetkan paling lambat pada awal Juli 2026.
"Kami pulang dengan penuh harapan setelah mendengar langsung penyampaian Bapak Bupati. Tetapi sampai hari ini bantuan belum juga kami terima. Bahkan informasi yang kami peroleh, nama kami sudah masuk sebagai penerima, namun dananya belum kami terima. Kami sangat berharap pemerintah segera memberikan kepastian," tutur warga.
Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan janji tersebut. Mereka bahkan menyatakan siap apabila dilakukan verifikasi maupun inspeksi langsung ke rumah-rumah penerima untuk memastikan kondisi sebenarnya.
"Kami siap apabila pemerintah turun langsung melihat keadaan kami di Kelurahan Lopian. Kami tidak meminta lebih, hanya berharap hak kami segera diberikan," katanya.
Secara terpisah di tengah penyampaian aspirasi warga, suasana berubah haru ketika seorang ibu rumah tangga menceritakan kondisi suaminya, Irwansyah, yang sedang menderita sakit.
Keluarga mengaku tidak memiliki biaya transportasi untuk berobat, meskipun telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"BPJS memang ada, tetapi kami tidak memiliki ongkos untuk berobat. Kondisi ekonomi kami benar-benar sulit," ungkap sang istri.
Mendengar keluhan tersebut, Metro-Online.co segera mengonfirmasi kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisna Panjaitan S Kep Ns M Kep AKK.
Respons cepat pun diberikan. Tidak lama setelah menerima informasi, jajaran UPTD Puskesmas Hutabalang, Kecamatan Badiri, langsung mendatangi kediaman Irwansyah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Irwansyah dinyatakan membutuhkan penanganan lebih lanjut sehingga segera dirujuk ke rumah sakit di Pandan untuk mendapatkan perawatan intensif.
Atas kepedulian dan respons cepat tersebut, keluarga menyampaikan apresiasi kepada Lisna Panjaitan beserta jajaran tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Hutabalang yang dinilai sigap merespons laporan masyarakat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Metro-Online.co melalui pesan WhatsApp, Kamis sore (2/7/2026), Plh. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Mariati Simanullang SE MM, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pencairan bantuan segera mendapat perhatian.
"Siap Pak, kita akan terus koordinasikan ke pusat agar tetap menjadi atensi buat mereka supaya cepat memproses datanya. Mohon kami juga dibantu memberikan edukasi dan penjelasan agar masyarakat kita bisa bersabar. Terima kasih," tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Bagi 64 kepala keluarga saat ini di Kelurahan Lopian, penantian selama tujuh bulan bukan sekadar menunggu realisasi sebuah program. Di balik keterlambatan itu, tersimpan harapan masyarakat kecil yang ingin segera bangkit dari dampak bencana dan menjalani kehidupan dengan lebih layak. (YAS/REM).
