 |
| Dukumen foto Gubernur Sumut mengeluarkan rekomendasi penutupan operasional PT TPL. (mol/kmnf) |
Informasi dihimpun, Kementerian Kehutanan menghentikan sementara operasional PT TPL sejak 11 Desember 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Perkumpulan Parhobas melalui Ardiansyah Tanjung kepada awak media, Senin (15/12/2025).
Patut diduga PT TPL terindikasi menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor. "Rekomendasi tersebut merupakan langkah penting yang menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan di tengah kompleksitas isu sosial, lingkungan dan ekonomi yang mengelilingi aktivitas TPL," kata Ardiansyah.
Menurutnya, baru kali ini ada Gubsu yang memberi rekomendasi penutupan TPL. Hal itu, penting karena membawa momentum evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas korporasi yang berdampak ekologis dan sosial. Khususnya dalam konteks konflik yang berlangsung antara masyarakat dan perusahaan selama bertahun-tahun.
Sebelumnya berbagai organisasi masyarakat dan jemaat gereja, seperti HKBP, juga aktif menyerukan perlunya tindakan tegas terhadap TPL karena dampak lingkungan dan konflik yang muncul.
Namun Ardiansyah juga mengingatkan bahwa penghentian sementara operasional bukan akhir dari proses.
"Kami mengajak publik dan pemangku kebijakan untuk terus mengawal proses evaluasi dan audit menyeluruh, menuntut transparansi serta solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitar," pungkasnya. (RobS/RS)
