 |
| Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Letnan-Levi (MOL/internet) |
PADANGSIDIMPUAN | Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) kembali menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot). Musyawarah tersebut membahas siapa nanti yang akan memperebutkan kursi orang nomor satu di tubuh KONI Kota Padangsidimpuan
Dalam hal ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua umum masa bakti 2025-2029 yang dimulai sejak Senin, (15/9/2025) dan akan berakhir pada Senin, (22/9/2025).
Setelah penjaringan mulai dibuka, sederet nama ikut ambil posisi mendaftarkan diri untuk mencalon sebagai Ketua Umum KONI Kota Padangsidimpuan.
Alhasil, beredar kabar nama orang nomor satu dan orang nomor dua di Kota Padangsidimpuan itu ikut mencalonkan diri, siapa lagi kalau bukan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap
Ambisi untuk menjadi ketua KONI tak terbendung lagi, apa sebenarnya yang dicari Letnan-Levi di tubuh KONI ini ?, sehingga kepala daerah tersebut berebut kursi untuk memimpin lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia ini.
Bukankah di Kota Padangsidimpuan masih banyak permasalahan yang begitu krusial yang harus menjadi perhatian serius untuk diselesaikan dan dibenahi oleh Letnan dan Levi, selain harus menyibukkan diri untuk jadi ketua umum KONI.
Walaupun, ada regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional resmi memperbolehkan pejabat publik seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan.SHI.M.Soc.Sc.PhD mengatakan, kepala daerah yang mau menjadi ketua KONI sah saja karena ada regulasi yang mengaturnya, namun katanya alangkah baiknya fokus menjadi kepala daerah saja.
"Sebaiknya fokus saja menjadi kepala daerah, karena tugas kepala daerah ini berat kan, dimana mereka harus mengurus nasib rakyat, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan tentunya penyelesaian janji-janji politik masa kampanye," kata Indra, kepada metro-online.co, Sabtu (20/9/2025).
"Sedangkan urusan olahraga juga terbilang tidak ringan, jadi kalau bicara sebaiknya fokus saja di tugas-tugas pemerintah karena kan terkadang juga bisa terjadi konflik kepentingan dan lain lain," tambahnya
kendati demikian kata Indra, walaupun ada regulasi yang memperbolehkan kepala daerah menjabat sebagai ketua KONI daerah, namun ia menyebutkan akan lebih baik kepala daerah fokus kepada pembangunan daerah, pengembangan fasilitas olahraga lewat dispora dan fasilitas publik yang berbasis olahraga.
"Banyak peran yang bisa dilakukan tanpa harus menjadi ketua KONI, walaupun secara regulasi diperbolehkan" pungkasnya. (Syahrul/ST).
