 |
| Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara dan lahan persawahan serta rumah terdampak banjir di Pahae Jae. (mol/Alfredo Sihombing) |
Kegiatan merehab rumah dinas Bupati - Wabup Taput disaat ratusan hektare lahan persawahan milik ratusan warga masyarakat tidak kunjung diperbaiki, dinilai mencerminkan ketidakadilan dan tidak adanya rasa kemanusiaan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk rakyatnya.
Pasalnya, akibat banjir bandang itu, selain mengakibatkan sawah gagal panen, ratusan hektare lahan persawahan hingga kini belum dapat di usaha i, karena material banjir masih menimpa lahan persawahan.
Sarwo Edy Gultom, warga Desa
Parsaoran Samosir, Pahae Jae, salah satu korban banjir bandang, kepada wartawan, Jumat, (26/9/2025) mengatakan, perbaikan ruangan kerja Bupati dan rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebagai bukti bahwa Bupati Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat tidak memiliki rasa keadilan dan kemanusiaan.
"Prioritas Bupati JTP lebih kepada kepentingan pribadi. Dengan alasan bahwa ratusan hektare lahan persawahan yang rusak akibat dampak banjir bandang di Pahae Jae sampai saat ini belum di sentuh oleh dana APBD," katanya.
Padahal, kata Sarwo Edy, banjir bandang di Pahae telah menimbulkan adanya masyarakat miskin baru, karena hilangnya mata pencaharian akibat tidak dapat lagi mengusahai sawahnya.
"Seharusnya Bupati Tapanuli Utara lebih mengutamakan keselamatan kehidupan rakyatnya dari pada kepentingan pribadinya sendiri. Atau seharusnya lebih mengutamakan perbaikan ratusan hektare lahan persawahan di Pahae dibandingkan memperbaiki ruangan kerjanya dan merehab rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten telah menampung anggaran sekitar Rp.2.4 Miliar untuk membiayai pekerjaan rehabilitasi rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara. Pokja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah menetapkan pihak ketiga atau perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah dinas tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh, pemenang tender Rehabilitasi rumah dinas Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.690.556.625 yaitu CV. GUNUNG TABOR. Sedangkan pemenang tender Rehabilitasi rumah dinas Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.741.717.125 yaitu CV.FARABI.
Saat ditanyai mengenai anggaran yang relatif besar yang disediakan untuk rehabilitasi tersebut, Rudi mengatakan bahwa anggaran pekerjaan yang disediakan tersebut sesuai dengan perencanaan.
"Kalau soal anggaran, itu dilakukan oleh pihak perencanaan. Sedangkan pokja hanya melaksanakan tender untuk menetapkan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan," ucapnya.
Semetara itu, data yang dihimpun, akibat banjir bandang dari sungai Aek Sarulla pada akhir Desember 2024,lalu mengakibatkan sekitar 119 hektare lahan persawahan gagal panen dan tidak dapat di usaha i hingga kini akibat masih tertimbun material banjir bandang seperti tanah, kayu hingga batu. (as/as)
