TAPUT | Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara melalui Tim Jaksa Pengacara Negara melaksanakan kegiatan pendampingan hukum dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.
Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Donny K. Ritonga menyampaikan, bahwa pendampingan hukum kepada desa merupakan bentuk tanggung jawab Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
“Pendampingan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam membantu pemerintah desa agar pengelolaan dana desa, dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Donny K Ritonga kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara langsung oleh Tim yang terdiri dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Aron Siahaan, Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Chandra Habeahan, serta Jaksa Pengacara Negara Lara Manurung. Pada hari, Kamis tanggal 26 Juni 2025 lalu.
"Dalam kegiatan tersebut. Tim Jaksa Pengacara Negara hadir mengawal pelaksanaan penyerahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada triwulan II, dimana Pemerintah Desa Hutapea Banuarea pada Triwulan II tahun 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp33.300.000,00,- yang diberikan kepada 37 orang masyarakat desa Hutapea Banuarea, dimana masing-masing menerima sebesar Rp900.000,00.
Selanjutnya Tim Jaksa Pengacara Negara juga melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan penyerahan bantuan Pupuk oleh Pemerintah Desa Hutapea Banuarea kepada masyarakat, dimana sebanyak 130 sak Pupuk Super Phospat (SP-36) dialokasikan untuk diberikan kepada 260 orang penerima yang merupakan masyarakat Desa Hutapea Banuarea yang bekerja sebagai petani aktif," terang Donny K Ritonga.
Kemudian, Tim Jaksa Pengacara Negara juga melakukan pendampingan terhadap kegiatan pembangunan fisik di Desa Hutapea Banuarea, yaitu pekerjaan Pembangunan Rabat beton JUT (Jalan Usaha Tani) Porlak Huta yang berlokasi di Dusun Soksok Julu dengan nilai sebesar Rp251.455.000,- yang bersumber dari Dana Desa Hutapea Banuarea Tahun 2025.
Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara masih dalam tahap awal dimana pekerjaan Pembangunan Rabat Beton JUT Porlak Huta tersebut masih dalam tahap peletakan batu pertama.
Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel. Melalui pendekatan preventif, Kejaksaan memberikan pembinaan, arahan, serta penguatan kapasitas hukum bagi aparatur desa dalam rangka meminimalisir potensi
penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Kegiatan pendampingan ini pun mendapat sambutan hangat dari, Hermanto Hutapea selaku Pemerintah Desa Hutapea Banuarea. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara atas perhatian dan pendampingan yang telah diberikan.
“Kami merasa terbantu dan lebih percaya diri dalam mengelola dana desa dengan adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan. Ini menjadi bekal dan motivasi bagi kami untuk menjalankan program desa dengan lebih hati-hati dan sesuai aturan,” ucap Hermanto Hutapea.
Melalui pendampingan hukum ini, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara berharap pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya dalam program program pemberdayaan masyarakat seperti BLT, dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. (Alfredo Sihombing)
