 |
| Wakil walikota Padangsidimpuan bersama sejumlah forkopimda saat melakukan operasi pasar |
PADANGSIDIMPUAN | Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melakukan operasi pasar LPG 3 Kg bersubsidi guna mengatasi kelangkaan gas yang terjadi di wilayah Kota Padangsidimpuan. Namun operasi tersebut apakah hanya sebatas acara seremonial belaka atau solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya.
Operasi pasar yang bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga tersebut dilaksanakan di dua tempat, pertama di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan kedua Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Selasa (8/7/2025).
Dilansir dari akun Padangsidimpuan Diskominfo, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Harry Pahlevi Harahap mengatakan, operasi pasar ini bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk menjual gas LPG 3 Kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk masyarakat Kota Padangsidimpuan yang berhak.
Ia juga mengatakan, dalam operasi pasar, harga gas LPG 3 Kg akan dijual Rp 17.000 per kilogram dengan syarat membawa identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga.
"Untuk mengatasi kelangkaan gas LPG Pemerintah Kota kedepannya akan mengontrol distribusi gas LPG subsidi agar tepat sasaran," ucap Levi.
Sementara ditempat yang sama, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna menyampaikan, pihaknya akan mengawasi distribusi gas LPG bersama Pemerintah Kota dan Forkopimda dengan tujuan distribusi gas LPG tersalurkan ke masyarakat yang berhak.
"Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada informasi terkait penyalahgunaan gas LPG 3 Kg segera hubungi Call Center 110," sebutnya.
Kendati demikian, operasi pasar LPG 3 Kg yang dilaksanakan Pemko Padangsidimpuan ini, apakah kedepannya akan memberikan solusi bagi warganya atau hanya acara seremonial belaka yang hanya bersifat formalitas atau simbolis saja, tanpa makna atau tujuan yang mendalam.
Permasalahan gas melon, atau LPG 3 kg, yang bersubsidi yang dirasakan masyarakat saat ini berpusat pada kelangkaan dan mahalnya harga di tingkat pengecer.
Ada Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya, pengurangan kuota subsidi, adanya praktik pengoplosan dan penimbunan, ditambah lagi masalah distribusi dan pengawasan yang lemah dari pihak pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
Menanggapi hal tersebut Pegiat Media Sosial dan Aktivis Pemerhati Kota Padangsidimpuan Sopian Aliakbar Lubis, S.Pd menyebutkan, kegiatan operasi pasar merupakan tindakan yang bagus sebagai solusi darurat, tapi bukan jawaban untuk masalah sebenarnya.
"Operasi pasar itu bagus tapi untuk solusi darurat, tapi bukan itu jawaban sebenarnya. Faktanya, gas di Padangsidimpuan langka bukan karena kurang pasokan saja, tapi karena distribusi bocor dan pengawasan yang lemah," ungkap Sopian kepada metro-online co, Rabu (9/7/2025)
"Hari ini ada operasi pasar, rakyat dapat gas, besok rakyat cari sendiri, harga tetap mahal, pangkalan masih main mata," tambahnya.
Ia menyinggung, kalau hanya sebatas acara seremonial tanpa pengawasan berkelanjutan, hasilnya tetap nol besar.
Sebagai pegiat media sosial dan pemerhati kota, ia mengajak masyarakat agar mengawasi terus dan jangan biarkan kebijakan cuma jadi pencitraan tanpa solusi nyata untuk rakyat.
Sopian menyebutkan, operasi pasar ini hanya pencitraannya, bukan solusinya.Gas murah muncul saat acara, hilang saat rakyat butuh.
"Kalau mau benar-benar menonjol, buat sistem distribusi gas yang transparan dan diawasi tiap hari, bukan hanya ramai saat pejabat turun" tegasnya.
"Ada beberapa alangkah solusi sebenarnya yang semestinya dilakukan pemko, pertama perketat pengawasan pangkalan dan agen setiap hari, bukan hanya saat acara, kedua pastikan kuota dan distribusi tercatat transparan, bukan hanya untuk pencitraan, ketiga libatkan Kepala Lingkungan mendata warga miskin yang benar-benar berhak," pungkasnya. (Syahrul/ST).
