DELISERDANG | Aliansi buruh Sumatera Utara menolak kebijakan pemerintah Joko Widodo menerapkan Peraturan Pemerintah ( PP) Tapera no 21 tahun 2024 .
Willy Agus Utomo Ketua DPW FSPMI Sumut
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), Willy Agus Utomo yang menyatakan terkait PP Tapera No 21 Tahun 2024 perlu dikaji ulang atau di revisi. Sabtu 1/6/2024.
Willy menyampaikan bahwa buruh bagian rakyat kecil di Indonesia memang sangat membutuhkan rumah yang disediakan oleh pemerintah, sama halnya kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Akan tetapi, PP Tapera yang baru saja di teken Presiden Jokowi dinilai buruh belum tepat.
" Upah buruh saat ini makin menurun dan jauh dari upah layak, kalau harus dipotong 2,5 % maka pasti kaum buruh makin miskin tercekik dan tidak bisa memenuhi biaya kehidupannya," ungkap Willy Agus Utomo yang juga sebagai Ketua Partai Buruh Sumut.
Willy berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jangan mencekik rakyat dan dapat segera merevisi PP Tapera tersebut dengan memperhatikan beban kaum buruh Indonesia saat ini.
' Intinya Tapera tidak sesuai harapan, justru Jadi beban berat kaum buruh di Indonesia saat ini," tegas Willy.
Willy menambahkan, bisa saja pihak buruh setuju jika Iuran buruh atau pekerja swasta direvisi dipotong 0,5 persen saja dan 2,5 Persen ditanggung Pengusaha, tidak hanya itu Pemerintah harusnya menambahkan juga iurannya agar buruh dan rakyat mendapat tangung jawab rumah layak huni.
"Jika iuran totalnya 3% juga pastinya tidak cukup buat perumahan rakyat yang layak, maka pemerintah harus menambah persentase iurannya menjadi diatas 3 persen, itu baru bisa," papar Willy.
Lebih lanjut Willy menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan protes penolakan PP Tapera tersebut dengan melakukan aksi turun kejalan, harapnya pemerintah serius untuk perumahaan rakyat tapi tidak membebani rakyat dengan iuran yang besar.
"Kita akan siapkan aksi dalam waktu dekat, dan sedang berkordinasi dengan SP/SB di Sumut yang juga menolak, semoga pemerintah peka dan revisi PP Tapera," pungkasnya.(Wan)
