Kejaksaan Negeri Kabupaten Deliserdang melalui Kepala Seksi Intelijen Boy Amali SH membenarkan pihaknya sedang mengumpulkan keterangan dari mantan Camat Tanjung Morawa dan Camat Percut Seituan, bendahara dan pihak pihak terkait dalam pengelolaan anggaran kebersihan.
" masih ful data, pengumpulan bahan keterangan," sebut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deliserdang.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Deliserdang Edwin Nasution saat ditanyai wartawan terkait hal ini mengatakan, temuan BPK terhadap anggaran kebersihan untuk Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Percut Sei Tuan sudah dikenakan TGR ( Tagihan Ganti Rugi).
" Sudah dipulangkan kerugiannya ( TGR) untuk Percut dan Tanjung Morawa ratusan juta jumlahnya," sebut Edwin.
Terpisah, Penggiat Masyarakat Anti Korupsi Sumut, M Iqbal berpendapat, bahwa dalam kasus ini meminta aparat penegak hukum Kejaksaan yang menangani kasus ini untuk melanjutkan proses penegakan hukum, karena niat dari pejabat pemerintahan itu sudah terbukti dan mengembalikan kerugian negara itu.
" Tapi ini tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengguna anggaran dengan membobol keuangan negara untuk memperkaya diri harus diberi sangsi tegas. Meski kerugian negara dikembalikan karena ketahuan. Oknum Camat yang ketahuan harusnya dicopot juga dari jabatannya," pinta Iqbal.
Untuk informasi, bahwa anggaran kebersihan untuk Kecamatan Tanjung Morawa mencapai Rp 3,5 Milyar dan Anggaran Kebersihan untuk Kecamatan Percut Sei Tuan mencapai Rp 5 milyar. Adapun celah yang sering dikorupsi oknum pengelola anggaran itu diantaranya gaji petugas kebersihan ( BHL), BBM kendaraan, perawatan kendaraan, alat kerja dan lainnya.( Wan)
