 |
| Ketua KPU Madina Muhammad Ikshan. (Sahrul) |
MANDAILING NATAL| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina mengatakan akan memanggil anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinunukan terkait dugaan menyunat anggaran ATK Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.
Ketua KPU Madina Muhammad Ikshan menerangkan, pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan soal informasi tersebut.
"Kita panggil dulu mereka, apakah benar ada pemotongan seperti informasi yang disampaikan," kata Ikshan saat dikonfirmasi, Senin (22/1/2024) di ruangannya.
Dia mengatakan, apabila terbukti melakukan pemotongan anggaran pihaknya tentu bakal melakukan langkah selanjutnya yakni memberikan sanksi.
"Kalau terbukti nanti, ya kita berikan sanksi," tegasnya.
Dijelaskan, sanksi bagi anggota badan adhoc KPU yang melakukan pelanggaran kode etik bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi/pembinaan.
"Sanksi yang dapat kita berikan ya itu, nanti kita jajaki dulu apakah pemotongan yang dilakukan masuk kategori pungli atau tidak," paparnya.
Lebih lanjut Ikshan menerangkan, anggaran dana ATK bagi anggota PPS sebesar Rp, 2 juta per bulan. Anggaran itu dapat diperuntukkan untuk biaya operasional anggota PPS, pembelanjaan ATK dan biaya makan/minum (konsumsi) saat melakukan kegiatan rapat.
"Anggaran ATK langsung ke rekening bendahara PPS. Yang bisa mencairkan itu bendahara sama sekretarisnya, kalau dibilang dipotong sama PPK, kan pasti karena sudah ada kesepakatan. Makanya kita lihat dulu apa kesepakatan dan untuk apa pemotongannya," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota PPS Kecamatan Sinunukan mengaku anggaran ATK mereka disunat oleh anggota PPK Sinunukan.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disunat itu sebesar Rp,1 juta per bulan. Kondisi tersebut pun sudah berlangsung selama 1 tahun.
"Sudah sekitar 1 tahun inilah dipotong, seharusnya anggaran ATK kami itu kan 2 juta. Tapi cuma terima 1 juta," kata beberapa anggota PPS ketika diwawancarai wartawan, Rabu (17/1/2024) kemarin.
Menurut mereka, anggota PPK Sinunukan beralasan melakukan pemotongan untuk melunasi utang PPK terkait pelaksanaan pelantikan Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) dan sebagai jasa pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban).
"Kami anggota PPS sebelumnya memang pernah dikumpulkan mereka (anggota PPK) di kantor PPK Sinunukan. Mereka bilang disitu ada utang PPK terkait pelaksanaan pelatihan Pantarlih. Kami pun diminta untuk ikut membantu melunasi," kata mereka.
"Tapi anehnya kan, sampai sekarang masih terus dipotong anggarannya," sambung mereka.
Sementara, Ketua PPK Sinunukan Wira ketika dikonfirmasi berdalih pihaknya tidak ada melakukan pemotongan.
"Untuk informasi pemotongan anggaran kita tidak pernah melakukannya," katanya singkat.
Namun, Wira tak merespons konfirmasi wartawan lebih jauh soal hal ini. (Rul)
