DELISERDANG | Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 disetujui oleh DPRD Deliserdang pada sidang paripurna yang dilaksanakan di Kantor DPRD Deliserdang, Lubukpakam Kabupaten Deliserdang. Jum at 15/9/2023.
Penandatanganan Kesepakatan
Persetujuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Deli Serdang TA 2023 oleh Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar bersama Ketua DPRD , Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua, Dr H Nusantara Tarigan Silangit SE MM Mh dan Drs T Akhmad Thala'a.
Wabup mengatakan dengan ditandainya nota kesepakatan, menjadi bentuk tanggungjawab kita terhadap mandat yang diberikan rakyat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deliserdang.
" Ini mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deliserdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan," kata Wabup.
Tahapan pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2023, lanjut Wabup, adalah salah satu bagian dari rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kabupaten Deliserdang TA 2023 yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain pendapatan daerah ( PAD) pada Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp4.379.996.272.873, terdiri dari komponen PAD, pendapatan transfer dan lain-lain yang sah.
Belanja daerah sebesar Rp4.552.403.406.286 terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp174.907.133.413, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2,5 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp172.407.133.413.
Sebelumnya, anggota DPRD Deliserdang, H Rakhmatsyah menyampaikan setelah Nota KUA-PPAS APBD TA 2023 disetujui, selanjutnya akan dilakukan pembahasan Ranperda P-APBD antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Deli Serdang.
Banggar berharap prioritas daerah dengan agenda dan empat prioritas pembangunan tersebut dapat bersinergi dengan agenda nasional. Dengan sinergi tersebut diharapkan bisa mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, yakni kesejahteraan rakyat.
Dalam dokumen KUA-PPAS APBD TA 2023, secara umum disampaikan target setelah Perubahan APBD, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,16 persen, sebelum perubahan targetnya 5,26 persen. Persentase tingkat kemiskinan setelah perubahan dengan target 4,01 persen, sebelum perubahan targetnya 4,07 persen. "Begitu juga pergeseran target indikator makro pembangunan lainnya hendaknya mengarah pada hal positif," sebut Rakhmatsyah.
Dalam hal pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2023 ditargetkan sebesar Rp4.379.996.272.873, dengan belanja daerah sebesar Rp4.552.403.406.286. "Untuk pembiayaan netto sebesar Rp172.407.133.413, belanja daerah ini pagunya telah disepekati untuk masing-masing organisasi perangkat daerah yang program dan kegiatan akan dibahas dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Badan Anggaran berharap, pagu anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah mencerminkan politik anggaran dari visi dan misi daerah," tutupnya.( Wan)
.
