DELISERDANG | Dugaan terjadi kutipan 10 persen dana Bantuan Operasional PAUD dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan( BOP PK) atau disebut juga PKBM di bawah Pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang dikabarkan sudah dilidik oleh Aparat Penegak Hukum ( APH).
Ilustrasi
Namun ironisnya, penyelidikan yang dilakukan empat orang diduga oknum APH pada Desember 2022 kemarin, tak berlanjut. Salah seorang Oknum Pejabat di Dinas Pendidikan mengaku sudah mengkondisikan sejumlah uang pada oknum tersebut agar kasus ini tak diproses lebih lanjut. Transaksi beberapa kali di salah satu hotel di Jalan Bandara Kualanamu.
Menurut sumber, oknum APH sekitar empat orang mendatangi dinas pendidikan dan bertemu salah seorang pejabat di kantor itu sekitar bulan Desember 2022 kemarin, dengan membawa nama nama wartawan yang beritakan hal tersebut.
" Terkait pemberitaan soal PAUD yang menyinggung dugaan kutipan 10 persen dari penerima bantuan, kita ditanyain. Dan akhirnya 200 juta lebih kita koyak, ada dua kali kenak," ungkap sumber, Rabu 8/2/2023 di Lubukpakam.
Terkait informasi ini, Kasat Reskrim Polresta Deliserdang Kompol I Kadek H Cahyadi SIK saat dikonfirmasi via seluler apakah pihaknya ada melakukan penyelidikan terkait hal tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang mengatakan akan mengecek anggotanya apakah ada menyelidiki hal dimaksud.
" Nanti kita cek apakah ada anggota menyelidiki hal dimaksud," sebut Kasat Reskrim.
Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deliserdang Boy Amali yang coba dikonfirmasi seputar apakah ada pihaknya melakukan penyelidikan dugaan pungli dana bantuan BOPK dan Dana Bantuan PAUD di Dinas Pendidikan Deliserdang mengatakan pihaknya tidak ada melakukan penyelidikan terkait hal yang dimaksud.
" Tidak ada, kami belum ada melakukan penyelidikan terkait hal dimaksud terhadap dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang," sebut Boy.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 794 PAUD dan 67 PKBM Se Deliserdang Terdaftar di Dapodik Pusat Terima BOPK Tiap Tahun dapat bantuan dengan pencairan selama dua semester.
Untuk Kabupaten Deliserdang terdapat 805 PAUD yang terdaftar. Namun, yang rekening aktifnya terdaftar itu berjumlah sekitar 797 sekolah.
Sedangkan untuk jumlah PKBM atau bagian dari BOPK itu tercatat dari jumlah 104 yang terdaftar.Tapi hanya 67 lembaga saja yang memiliki rekening aktif yang terdaftar. Bantuan sosial Kesetaraan itu berasal dari Pemerintah Pusat Tergabung dalam PNF ( pendidikan Non Formal)
Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan. Siswa dibawah usia 21, 1,8 juta dua semester paket C.
Paket B 1,5 juta, paket 600, setahun dan Semua PKBM dapat.
Informasi dikumpulkan, jumlah anggota 147 PKBM se Deliserdang dari data yang lama dan saat ini ada 86 yang terkordinir. Sementara dari data Dapodik resmi terdapat 129 PKBM Aktif.
Sementara data PAUD di Deliserdang 797 PAUD yang rekeningnya aktif masuk ke pusat. Total seluruhnya 805.Jumlah PKBM 104, yang mengirim rekening aktif 67 lembaga se Deliserdang. Sisanya ada nama tapi tak ngirim rekening.
Kabid PAUD Saur MT Situmeang yang sebelumnya dikonfirmasi wartawan terkait dugaan ada setoran 10 persen dari panerima BOP PK ini membantah ada melakukan hal yang dimaksud.
" Tidak ada kami pungut hal yang seperti itu," bantahnya.
Terpisah, terkait kasus diatas, Kordinator WUPDS G-17, Batara Sidik Tampubolon menyesalkan hal ini. Informasi itu sudah kita ketahui dan kita juga mengambil sikap mengangkat persoalan ini terus kepermukaan, hingga nanti akan terungkap siapa yang bermain jual nama kita.
" Beberapa rekan wartawan kita yang beritakan, namun di sebutkan ada oknum APH yang tarik uang ratusan juta. Mereka jual bahasa akan mengkondisikan wartawan yang buat berita itu, padahal tidak kita terima sepeserpun uang," ucap Batara. ( Wan)
