EKSISTENSI TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Sebarkan:

 

Asmadi Lubis

Artikel Oleh: Asmadi Lubis

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

 Email: asmadilubis933@gmail.com


Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam dan sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Masyarakat Batak Toba adalah satu dari suku batak yang mendiami kawasan utara Sumatera dan tinggal diperbukitan dataran tinggi sekitar Danau Toba. Memiliki hubungan erat dengan tanah adat yang dikelola melalui hukum adat dengan norma- norma sosial tentang keturunan, kekerabatan, perkawinan dan warisan yang tertanam kuat. Desa- desa kecil (huta) dibangun di atas tanah yang sebelumnya tidak dihuni dengan menandai batas- batas wilayah desa tersebut dengan fitur-fitur penting yang disepakati melalui musyawah serta persetujuan dengan kelompok tetangga. Keturunan pendiri asli mempertahankan hak untuk menguasai tanah-tanah tersebut berdasarkan pekerjaan asli dan hukum adat.

Alokasi wilayah desa-desa berupa tanah dan hutan yang tunduk pada musyawarah para tetua adat, secara kolektif dikenal sebagai raja ni huta (penguasa desa). Tidak seperti masyarakat pesisir lainnya di Sumatra, masyarakat Batak Toba tidak pernah memiliki tradisi diperintah melalui seorang ‘raja’ atau ‘kepala’ tunggal namun selalu mempertahankan otonomi desa mereka di bawah wewenang para pemimpin dan dewan desa.

Masyarakat batak Toba pada dasarnya adalah masyarakat yang mandiri. Bergantung pada tanah pertanian dan hutan dalam memenuhi dan memasok semua kebutuhan. Lahan pertanian diperuntukkan untuk keluarga yang mengerjakannya serta diwariskan dengan garis keturunan laki-laki. Hubungan yang erat antara Batak Toba dengan tanah, diungkapkan melalui peribahasa dan pepatah, lagu, serta penganut agama lokal (ugamo malim) yang menjaga hubungan harmonis antara masyarakat Batak Toba, roh alam dan roh leluhur. Keyakinan dan praktik ini memberi makna dalam menerapkan sanksi bagi organisasi sosial dan penerapan hukum adat Batak Toba yang berkaitan dengan perilaku yang dapat diterima masyarakat serta dalam hal penggunaan tanah. Ketika pendatang baru ingin menetap di wilayah yang sudah terbentuk, mereka masih perlu mendapatkan persetujuan dari pemangku adat.

Bagaimana penguasaan tanah masyarakat hukum adat Batak Toba dengan perkembangan pembangunan di Toba? Apakah praktiknya serta merta mendapat pengakuan?

Perkembangan pembangunan di Toba menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat hukum adat. Ketidakpastian keberadaan masyarakat hukum adat seakan terabaikan. Walaupun keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh Negara sesuai UUD 1945 pasal 18B ayat

(2) menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum


adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang” dan selanjutnya dalam UUPA Pasal 3 juga memberi pengakuan yang sama atas hak ulayat masyarakat hukum adat.

Eksitensi masyarakat hukum adat semakin terabaikan, penguatan keberadaan masyarakat hukum adat Toba perlu mendapat kepastian.

Kepemilikan Tanah Masyarakat Hukum Adat

 

Roscoe Pound mengemukakan Teori Hukum alam yang dipergunakan untuk menganalisis pola hak penguasaan dan pemilikan. Berdasarkan teori ini suatu konsepsi asas-asas alamiah yang ada dari sifat-sifat benda disatu pihak, sedangkan dipihak lain meletakkan konsepsi tentang sifat manusia. Menurut Hugo Grotius “semua benda pada mulanya adalah res nullius (benda-benda yang tidak ada pemiliknya) tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan”.

Roscou Pound menonjolkan pengakuan terhadap aturan yang muncul dari tradisi masyarakat tertentu (living law). Peraturan yang diikuti dalam kehidupan masyarakat adalah living law yang rill, hukum mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada norma-norma yang dibuat dan diterapkan oleh institusi pemerintah. Artinya hukum itu akan efektif jika hukum itu sesuai dengan living law-living law yang sesuai dengan inner order masyarakat mencerminkan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini terbentuk oleh sistim hukum Indonesia yaitu Civil Law yang mempengaruhi eksistensi hukum adat di Indonesia. De Cruz menyatakan dalam perkembangan tradisi ini pada abad ke-7 yaitu dengan jatuhnya kekaisaran Romawi Barat sehingga pada abad ke-8 M, Romawi kembali ke peradaban pedesaan maka eksistensi sosial mereka didirikan diatas hak milik atau kepemilikan tanah.

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas tertera atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian, memperjelas bahwa UUPA menciptakan hukum agraria nasional yang berstruktur tunggal yaitu hukum adat tentang tanah, sebagai hukum asli sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip masyarakat hukum adat dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ulayat seharusnya negara lebih peka dan responsif terhadap nasib masyarakat hukum adat. Dengan mengorbankan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tidak akan mewujudkan cita-cita Negara untuk kemakmuran rakyat, justru kemunduran bangsa kita karena satu persatu masyarakat hukum adat.


Source:

 

Cruz, de Peter, 2010. Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law”. Bandung: Nusa Media.

Cortterel, Roger, 1984. The Sociology of Law: An Introduction 2nd Edition. Published by OUP Higher Education Division.

 

Pound, Roscoe, 1972. An Introduction To The Philosophy Of Law. New Haven : Yale University Prees,

Simbolon, 1998. Peasant Women and Access to Land: Customary Law, State Law and Gender- based Ideology. The Case of the Toba-Batak (North Sumatra). PhD Thesis, Landbouw universiteit Wageningen, http://edepot.wur.nl/164899.

UUPA Nomor 5 Tahun 1960

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini