DELISERDANG | Menkopolhukam Prof Mahfud MD mendukung Partai PDI Perjuangan yang akan mengusulkan penerapan sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu 2029. Artinya dalam Pemilu dengan sistem Proporsional Tertutup, pemilih hanya akan memilih Partai, sementara Caleg terpilih akan ditentukan oleh Partai dengan sistem nomor urut. 
Ketua Partai Buruh Sumut saat memberikan keterangan persnya
Namun usulan yang di dukung oleh Menkopolhukam itu menuai sejumlah pro kontra dari partai yang lain. Salah satu Partai Politik yang menentang usulan ini adalah Partai Buruh.
Dalam keterangan persnya, Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengungkapkan secara pribadi sangat tidak setuju atas usulan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu kedepannya. Karena itu jauh dari kata demokrasi, kebebasan rakyat untuk memilih wakil wakilnya di DPR atau DPRD.
"Toh tetap saja walau Caleg itu dipilih rakyat langsung tetap caleg tersebut adalah kader kader pilihan partai, yang kapan waktu bisa diganti ketika melanggar aturan partai itu sendiri, jadi ngapai mesti kembali lagi ke sistem tertutup, kami menolak itu," ucap Willy, Rabu 19/10/2022.
Lajut Willy, Kalau dikatakan alasannya menghilangkan politik uang dengan sistem itu, tidak jaminan justru parpol nya yang akan bermain uang dengan menjual nomor urut partai, atau dengan sesuka Parpol memilih siapa yang diusungnya padahal belum tentu caleg yang diusul masuk DPRD punya kompetensi atau dicintai rakyat, akan tetapi hanya karena kedekatan atau punya power di parpol tersebut.
" Sistem saat ini dalam pileg sudah sesuai dengan tujuan demokrasi, rakyat bebas memilih, caleg caleg bisa berkreasi dan dapat berbuat banyak untuk rakyat," ujar Willy yang juga Aktivis buruh.
Hal senada disampaikan, Yahya Saragih sebagai tokoh masyarakat mengatakan kalau sistem proporsional tertutup pada penentuan anggota legislatif dan ditentukan oleh Partai itu menjadikan asumsi masyarakat akan mundurnya demokrasi.
" Hal ini akan lebih kuat peran partai politik menentukan siapa yang akan menjabat. Sementara peluang bagi masyarakat memilih orang orang yang bakal mampu menampung dan membela aspirasi masyarakat itu sulit duduk bila tak sesuai keinginan pimpinan partai," jelasnya.(Wan)
