Kepala Sekolah SMAN 1 Lubukpakam Drs Marsito bersama Komite sekolah
DELISERDANG| Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah SMA Negeri 1 Lubukpakam, Deliserdang mengundang para orang tua siswa untuk mengadakan musyawarah membahas tentang rencana kenaikan uang SPP bulanan di ruang pertemuan SMAN 1 Lubukpakam, Kamis 04/08/2022.
Dalam musyawarah yang digelar hadir sejumlah orang tua siswa kelas X yang terdiri dari 1183 siswa terbagi dalam 12 kelas. Musyawarah membahas tentang rencana menaikkan uang SPP tiap bulan ini dibagi dua gelombang dipimpin langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubukpakam Drs Marsito, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah Idris Sinaga dan sejumlah pengurus komite sekolah lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubukpakam menyampaikan bahwa rencana menaikan uang SPP dilakukan untuk membayar gaji guru honor yang rencananya akan ditambah. Selain itu untuk membiayai sejumlah kegiatan ekstra kurikuler siswa disekolah.
" Saat ini tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Lubukpakam ini terdiri dari 44 orang guru PNS, 25 honor sekolah, 2 orang honor ditampung APBD Propinsi dan 2 orang PNS Tata Usaha. Diharapkan untuk memaximalkan pengajar kedepan sekolah akan menambah 16 orang guru honor lagi dan ini tentunya akan menjadi beban sekolah. Untuk itu kami mengundang para orang tua siswa dan komite sekolah untuk membahas hal ini," ucapnya.
Marsito mengakui kalau hal ini terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah yang ada dari dana BOS saat ini tidak boleh dikeluarkan untuk membayar hal diluar juknis yang ditentukan.
" Tadi pada musyawarah sudah disepakati bersama kalau uang SPP akan dinaikkan dari sebelumnya Rp 100 ribu perbulan naik menjadi Rp160.000 perbulan hal ini tentunya putusan yang tidak baku. Artinya ada pengecualian bagi siswa yang termasuk dalam ekonomi keluarga yang kurang mampu. Kita tidak akan memaksa harus membayar demikian, kalau perlu gratis lagi. Kalau ada orang tua siswa yang merasa terbebani dengan kenaikan biaya SPP ini tentunya kita bisa bahas lagi dan dapat kita pastikan ada solusi. Jangan sampai ada anak putus sekolah karena tidak ada biaya di sekolah kita," tegas Marsito.
Namun dalam musyawarah yang digelar beberapa orang tua siswa ada juga yang mempertanyakan kenapa ada kenaikan uang SPP yang begitu signifikan. Bukankah ini sekolah Negeri tapi mengapa uang sekolahnya begitu mahal dan harus menanggung gaji guru honorer.
Refi Kurniawan salah seorang wali siswa menanyakan untuk apa ada penambahan biaya dan mengapa siswa harus menanggung gaji guru honorer sementara ada dana BOS
" Berapa dana bos yang diterima siswa kenapa tidak sanggup menampung gaji honorer. Jangan kita hanya beda lebel dengan swasta untuk biaya uang sekolah,Saya minta biaya jangan terlalu berat dan jelaskan untuk peruntukan apa saja penambahan biaya itu. Ini sekolah milik pemerintah jangan seperti swasta," ucap Refi.
Hal senada juga disampaikan Sahat Sagala wali siswa mengatakan, ia minta agar kegiatan ektra kurikuler itu memang dilaksanakan nantinya kalau dalam musyawarah ini sepakat. Jangan hanya bayar saja tiap bulan tapi kegiatan yang diharapkan tidak ada.
" Sekolah juga harus tanggung jawab, bila menaikkan iuran SPP ini benar dilaksanakan, kita tidak keberatan tapi yang betul jangan cuma katanya," ujar Sahat.
Beberapa orang tua siswa juga mempertanyakan apakah kebijakan menaikkan iuran SPP ini juga diketahui oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan dipastikan tidak membebani orang tua siswa yang memiliki beban ekonomi berbeda.
Untuk diketahui, adapun besaran dana BOS yang diterima persiswa di SMA Negeri 1 Lubukpakam Rp 1.520.000 pertahun dan herannya uang SPP di SMA Negeri 2 Lubukpakam jauh lebih murah hanya Rp 50.000 perbulan.(wan)
