Diduga Tak Gaji Karyawannya PT Fuda Sari Laut Segera Dipanggil DPRD Deliserdang

Sebarkan:
PT Fuda Sari Laut
DELISERDANG
| Diduga melanggar UU tenaga kerja PT Fuda Sari Laut yang terletak di Jalan M Yakub, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Anggota DPRD Deliserdang untuk dimintai klarifikasi. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Deliserdang, Misnan Aljawi SH MH dalam keterangan persnya, Senin 29/8/2022.

Misnan Aljawi SH MH yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deliserdang ini dengan tegas mengatakan kalau PT Fuda Sari Laut harus memenuhi kewajibannya pada pekerja sesuai UU Tenaga Kerja yang sudah mengatur ketentuan pengupahan pekerja.

Terkait dengan 10 orang masyarakat yang merupakan karyawan kalau mereka tidak digaji atau digaji hanya dengan Rp 300.000 perbulan itu tidak masuk akal, berapa perhari gaji mereka jadinya. Itukan tidak manusiawi.

" Kalau perusahaan beralasan pailit ada mekanisme juga yang mengatur terkait hak pekerjanya, tidak boleh semena mena semua ada aturan dan itu wajib dipatuhi pengusaha," ucap Misnan Aljawi SH MH.

Atas persoalan ini tentunya DPRD Deliserdang Komisi III dan Komisi II akan menindak lanjutinya dengan memanggil pihak Perusahaan PT Fuda Sari Laut untuk meminta klarifikasi.

" Kalau ini tidak juga di indahkan oleh perusahaan kita akan meninjau perusahaan itu untuk memeriksa semua perijinan yang ada dan tidak segan segan memberikan rekomendasi penutupan operasional pabrik tersebut bila nantinya ada temuan pelanggaran," tegas Misnan.

Sebelumnya diberitakan sekitar 10 karyawan PT Fuda Sari Laut meminta keadilan pada Pemerintah Kabupaten Deliserdang maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Karena perusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak memperlakukan mereka secara normatif lagi dan semua Undang Undang ketenaga kerjaan sesuai ketentuan dilanggar oleh oknum pengusaha PT Fuda Sari Laut

Lena Romauli Nababan salah seorang karyawan PT FSL mengatakan bahwa ia sudah bekerja di PT FSL perusahaan pengolahan udang itu sejak tahun 2019 lalu, statusnya adalah karyawan tetap. Untuk upah yang diterimanya saat itu sebesar Rp 2.8 juta, tahun 2020 gajinya masih tetap Rp 2,8 juta. Namun tahun 2021 gaji yang ia terima turun menjadi Rp 2 juta lalu tahun 2022 turun drastis menjadi Rp 500 ribu dan kini sudah 4 bulan ia dirumahkan dan tak menerima gaji dari perusahaannya. Ironisnya lagi status karyawannya kini juga dirubah menjadi BHL ( Buruh Harian Lepas).

Hal senada juga disampaikan Ekawati karyawan lainnya, ia juga mendapat perlakuan yang sama dengan teman temannya. Hingga kini ia tidak mendapatkan gaji dari PT FSL dan mereka sudah mengadukan hal ini pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang karena di dzolimi  oleh PT FSL.

Eka mengatakan kalau selama bekerja di PT FSL mereka diperlakukan tidak manusiawi, perusahaan mempekerjakan mereka semaunya dan melanggar ketentuan Undang Undang Tenaga Kerja yang ada. 

" Kami tidak pernah mendapat cuti tahunan, tidak mendapatkan BPJS Ketenaga Kerjaan ataupun BPJS Kesehatan, kami juga selalu dipotong gajinya meski sakit tidak hadir dengan surat keterangan dokter, upah kerja pada hari libur juga hanya menerima Rp 6500 perjam, kami juga sering kerja dari pagi hingga malam hari tanpa dibayar lembur, pokoknya sesuka hati pemilik perusahaan itu buat kami," ucapnya.

Ada 10 karyawan yang sudah tiga  tahun bekerja di PT FSL dengan  status karyawan tetap diantaranya  Ekawati, Aldita , Juli Hartini, Herlina Siregar, Lena Romawi Nababan, Wahyuni Safitri Hasibuan, Berti Anggraini, Runi Syafitri, Desti Rahmadani dan Riri Adriani Batubara. 

Karyawan teraniaya ini sudah mengadukan permasalahan mereka Kedinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang namun hasil mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang tak dihiraukan oleh PT FSL, rekomendasi hasil mediasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang Binsar Sitanggang sama sekali tidak dianggap oleh PT FSL.

Oleh karena tidak tercapai kesepakatan kedua pihak, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang menyarankan pada para karyawan agar melanjutkan masalah ini diteruskan ke UPT Wilayah II Pengawas Ketenaga Kerjaan Propinsi Sumatera Utara agar nantinya bisa diselesaikan di Pengadilan.

Terpisah, Penasehat Hukum yang merangkap Humas PT Fuda Sari Laut, Purba saat dikonfirmasi terkait persoalan ini mengatakan 
masalah hubungan kerja dengan 10 orang karyawan dimaksud awalannya mereka bekerja menerima memang tidak berdasarkan Upah Minimum Kabupaten dan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama hingga merekapun bekerja di perusahaan.

Sehubungan dengan waktu pandemi  itu perusahan tidak ada kegiatan menjadi penyebab mereka tidak diperkerjan untuk sementara waktu. tapi, pihak perusahan tiap bulan ada memberikan uang sebagai tetap ada hubungan, mereka tidak menolak.

Setelah mereka membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan hasilnya adalah yang diberikan penetapan anjuran kepada pihak pekerja. Kami tetap menanggapi anjuran tersebut, berhubung pihak perusahan tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian kerja dan sebagai mana kami telah memberikan surat pertama, kedua dan ketiga untuk  bekerja sebagai mana mestinya tapi mereka sampai saat ini belum ada petunjuk untuk kembali bekerja.

"Menurut saya kalaulah sudah ada anjuran dari Disnaker baiknya persoalan ini ditingkatkan saja langsung ke Pengadilan sesuai dengan peraturan dan ketentuan PHI yang berlaku, biar nantinya Pengadilan memberikan ketetapan sesuai UU," Pungkas Purba.( Wan/wan)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini