Ketua TP PKK Madina Hadiri Seminar Nasional BKKBN : Tahun 2045 Dicanangkan Indonesia Berpendapatan Tinggi

Sebarkan:

Ketua TP PKK Kabupaten Mandailing Natal Ny Eli Mahrani HM Jafar Sukhairi Nasution di acara Seminar Nasional BKKBN. (Foto/Diskominfo Madina) 

Medan | Ketua TP PKK Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ny Eli Mahrani HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri Seminar Nasional BKKBN di LePolonia Hotel, Jl. Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (5/7/2022).

Seminar tersebut mengangkat tema Integrasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

Selain Ketua TP PKK Madina hadir juga Sekretaris DPPKB Kabupaten Madina Elvy Maryani.

Ketua panitia kegiatan Seminar Nasional BKKBN Ir Hj Mila Rahmawati dalam laporannya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencanangkan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi bagian dari kelompok negara berpendapatan tinggi. 

Diterangkannya, sebagai catatan diperlukan waktu 18 tahun (1968-1986) bagi Indonesia untuk masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan 33 tahun (1986-2020) untuk masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas. 

"Waktu yang tersedia hanya 23 tahun lagi. Artinya, apabila kita hanya melakukan business as usual (BAU), kemungkinan besar kita tidak akan dapat mengantarkan Indonesia masuk ke kelompok berpendapatan atas pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia nanti," kata Mila.

Mila mengatakan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang besar dengan komposisi didominasi Generasi Z sebanyak 27,94 persen, disusul Milenial sebesar 25,87 persen, dan kelompok Post Gen-Z (lahir mulai tahun 2013) berjumlah 10,88 persen dari total penduduk Indonesia. 

Dalam mempertimbangkan kelompok usia produktif yang sangat besar itu, kata Mila kebijakan-kebijakan yang disusun berfokus pada peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial, termasuk untuk kelompok usia produktif yang termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan.

"Hal ini karena kualitas usia produktif inilah yang akan menentukan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan dalam pembangunan keluarga salah satu isu penting ialah stunting. Sebab, kualitas hidup seorang anak menjadi tidak optimal ketika terdampak oleh stunting.

"Karena itu perlu menerapkan upaya mitigasi dini untuk mencegah dan meminimalisasi dampak jangka panjang dan lebih luas dari stunting," sebutnya.

Ditambahkan, prevalensi stunting secara nasional ditargetkan untuk turun hingga 14% pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat mandat sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. 

"Dalam pelaksanaan mandat tersebut, maka BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah," tambahnya. 

Sementara, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, SSi MEng menekankan kembali pada tahun ke-100 Negara Republik Indonesia harus mencapai target Indonesia Emas.

"Kita akan menuju Indonesia emas di 2045, kenapa 2045? karena tepat 100 tahun hari Kemerdekaan Indonesia," katanya

Bonivasius mengatakan jika bicara Indonesia Emas tidak lepas dari pada sisi kualitas sumber daya manusia. "Maka Tema kita di sini cocok sekali karena berbicara mengenai kualitas," imbuhnya.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sesuai undang-undang nomor 52 tahun 2009 terkait dengan kependudukan itu menjadi sentral di pembangunan.

"Pembangunan yang dimaksud pembangunan sosial budaya ekonomi dan lingkungan," ungkapnya. (Rls/Sahrul)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini