MEDAN | Gelombang aksi unjuk rasa tolak konversi kebun teh menjadi tanaman sawit terus berlanjut. Kali ini ratusan warga Sidamanik bersama organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara aksi damai di depan kantor Direksi PTPN IV, Jalan Pattimura Medan, Senin (18/7/2022).
Aksi damai yang turut dihadiri Ketua DPD PBB Sumut, Dr Ronal Gomar Purba, SS Sijabat (Ketua DPC PBB Simalungun), Humuntar Lumbangaol (Ketua PAC PBB Percut Sei Tuan), Ketua PAC PBB Sunggal dan ratusan kader PBB mendapat pengawalan dari kepolisian.
Para pengunjuk rasa menolak program PTPN IV yang akan menanami sawit di HGU PTPN IV Unit Kebun Teh Sidamanik.
Dalam orasinya, massa menegaskan menolak keras penanaman lahan sawit 257 hektare (Ha) di Bah Butong, yang merupakan lahan HGU Unit Kebun Teh Sidamanik.
Pimpinan aksi, Gullit Saragih mengatakan penanaman sawit yang akan dilakukan PTPN IV merupakan kepentingan-kepentingan kaum kapitalisme, yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya.
“Akibat penanaman sawit, terjadi longsor dan membuat kerugian besar bagi warga,” ujar Gullit.
Gullit Saragih menjelaskan, PBB tidak membutuhkan solusi atau antisipasi yang akan ditimbulkan jika tanaman sawit di tanaman di lahan seluas 257 Ha tersebut. PBB dan masyarakat berkomitmen menolak penanaman sawit.
"Kami menolak penanaman sawit di Bah Butong," tegasnya.
Setelah sejam orasi, perwakilan dari PTPN IV yakni M Chairul Ichlas selaku Kasubbag Humas mengatakan bahwa keberatan warga akan dilaporkan ke pimpinan.
“Segala keberatan warga ini akan saya laporkan ke pimpinan sepulang dari Jakarta,” ujarnya.
Namun para pengunjukrasa meminta kepastian dari PTPN IV. Oleh M Chairul kemudian menghubungi salah seorang direksi dan akan dilakukan pertemuan pada Jumat mendatang di Bah Jambi.
“Kita akan melakukan pada Jumat mendatang di Bah Jambi, tapi kalau bisa hanya perwakilan saja,” tambahnya.
Pengunjukrasa juga meminta pekerjaan di kebun teh Bah Butong agar dihentikan. M Chairul kemudian memastikan bahwa pekerjaan di lahan tersebut sudah dihentikan menunggu hasil kesepakatan dengan warga.
Setelah itu, para pengunjukrasa membubarkan diri dengan aman dan tertib. (ka)
