.JPG)
LANGKAT | Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Langkat dari hasil reses masa sidang II tahun ke III tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 Juni 2022 oleh anggota DPRD Langkat ke daerah pemilihannya, akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Selasa (28/6/2022).
Rapat paripurna ini digelar setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses, rapat paripurna penyampaian hasil reses, pembahasan di Komisi-Komisi DPRD Langkat dengan pihak-pihak terkait sesuai usulan yang ditampung dan pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
Dalam rapat paripurna itu, Rahmanuddin Rangkuti selaku anggota Badan Anggaran membacakan pokir yang berupa usulan dari lima daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Langkat.
“Sebanyak 592 usulan pokir dapil 1, 185 usulan pokir dapil 2, 132 usulan pokir dapil 3, 260 usulan pokir dapil 4 dan 183 usulan pokir dapil 5,” sebut Rahmanuddin.
Terhadap semua usulan pokir ini, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna berharap pokir dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat selaras dengan RPJMD.
Selanjutnya Ketua DPRD Langkat meminta pokir yang nantinya diinput dalam SIPD dapat terealisasi berdasarkan skala prioritas demi pertanggung jawaban ke masyarakat.
Menanggapi pokir DPRD Langkat itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan pokir dari hasil reses akan jadi beban moral kalau tidak dapat direalisasikan.
Ia juga mengatakan komitmen politis Kepala Daerah juga menjadi hal yang harus direalisasikan ke masyarakat selain usulan reses dan usulan dalam musrenbang.
“Keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk merealisasikan usulan-usulan dimaksud, karena itu kedepan perlu dikurangi belanja-belanja lain untuk mempercepat merealisasikannya,” pintanya.
Ondim panggilan akrab Syah Afandin berharap juga kepada Anggota DPRD Langkat dapat membawa anggaran dari pusat ke daerah.
“Kita perlu kolaborasi untuk merealisasikan usulan-usulan pembangunan, karena pokir itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(m/lkt1)
